REPUBLIKA.CO.ID, WELLINGTON -- Muslim Selandia Baru merasa sangat keberatan atas usulan pemerintah membatasi perjalanan Muslim akibat kekhawatiran isu jihad.

Perubahan aturan perjalanan dan kecurigaan terhadap aksi terorisme ini mencuat setelah sejumlah warga asing ikut serta dalam aksi ISIS di negara Timur Tengah.

Usulan perubahan aturan ini menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan Pemerintah Selandia baru sebagai respon atas konflik yang berkembang itu. Tapi belum jelas apakah keputusan final sudah ditetapkan.

Seperti dilansir Mulismvillage.com, Kamis (16/10)  Wakil Presiden Federasi Asosiasi Islam Selandia Baru, Javed Khan, mengatakan, kebijakan semacam ini hanya akan menyulitkan pemuda Selandia Baru untuk bersentuhan dan ambil bagian dalam perkembangan global. Terlebih, aturan ini akan memengaruhi komunitas-komunitas Muslim di negeri Kiwi ini.

''Muslim Selandia Baru yang kembali dari luar negeri harus menghadapi pengamatan yang tidak perlu. Komunitas Muslim jelas melawan aksi terorisme, sehingga tidak adil jika kelompok mayoritas menekan warga tak bersalah,'' tutur Khan.

Diakui Khan, Muslim Selandia Baru menghadapi tantangan cukup berat pasca peristiwa 9/11. Usulan pembatasan perjalanan ini hanya akan membuka peluang rasisme terhadap Muslim di Selandia Baru makin besar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika