REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur LPPOM MUI Lukmanul Hakim mengatakan program wisata syariah sudah dapat dijalankan seiring dengan telah diterbitkannya SK Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terkait program tersebut.

"Regulasi sudah ditandatangani, kita tinggal menjalankannya, apalagi sudah ada restoran-restoran halal, standar sudah ada, jadi tinggal kita jalankan," kata Lukmanul di Bogor, Kamis (21/8).

Belum lama ini dirinya baru pulang berkunjung dalam kegiatan kerja sama antara negara Malaysia, Brunai, Indonesia dan Singapur anggota MABINS. Disana ia melihat konsep wisata halal di Indonesia jauh tertinggal dari negara-negara tersebut.

"Dari Jepang kita juga tertinggal, saya sempat bertanya ke Jepang mereka siap dengan wisata halalnya," kata Lukmanul.

Menurut Lukman, ketertinggalan Indonesia dari Jepang dan Malaysian dalam program wisata halal atau syariah tersebut adalah dari segi agresivitasnya.

Ia menilai tingkat agresivitas negara seperti Jepang dan Eropa untuk menerapkan wisata syariah atau wisata halal cukup tinggi dibanding di dalam negeri. "Tetapi kita tidak tahu standarnya seperti apa, memang mereka peduli dengan wisata syariah, mereka banyak restoran halal, tetapi halal mereka seperti apa belum kita tahu," kata Lukman.

Lukman mengatakan, dengan sudah diterbitkannya regulasi terkait wisata syariah ini, LPPOM MUI dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif siap untuk mengejar ketertinggalan di banding negara-negara lain. Menurut Lukman, potensi wisata syariah cukup tinggi, hal ini dilihat dari angka wisatawan asing yang datang ke Indonesia yakni 8 juta orang, dan dari Timur Tengah juga mengalami peningkatan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika