REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kesadaran masyarakat menegakkan syariat dan khilafah diharapkan semakin besar. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melakukan penyadaran itu melalui Konferensi Islam dan Peradaban di 70 kota se-Indonesia.
Konferensi bertema Saatnya Khilafah Menggantikan Demokrasi dan Sistem Ekonomi Liberal diawali di Sentul International Convention Centre (SICC), Bogor, Jawa Barat 27 Mei lalu dan berakhir 1 Juni mendatang. Pada Jumat (30/5), konferensi bergeser ke Jakarta.
Penanggung Jawab Konferensi Islam dan Peradaban M Irfan mengatakan, HTI menawarkan khilafah menggantikan demokrasi dan ekonomi liberal yang merugikan. ‘’Kami mencontoh strategi Rasul saat menyuarakan ide Islam di Makkah,’’ katanya, Kamis (29/5).
Dalam proses penggantian sistem itu, Rasul memberikan pemahaman dan penyadaran dimulai dari masyarakat setempat. Secara bersamaan, kata Irfan, Rasul memaparkannya kepada sejumlah tokoh yang merupakan pemimpin kabilah.
Meski sempat diragukan bahkan dicela, Rasul tetap berjuang hingga syariat Islam benar-benar tegak di tanah Arab. Maka, HTI pun sejak lama fokus kepada edukasi dan dakwah soal khilafah kepada masyarakat, tokoh politik, pemerintah serta kalangan militer.
Konferensi mempunyai dua tujuan utama, yakni sebagai medium untuk menegaskan penolakan kepada sistem politik demokrasi dan sistem ekonomi liberal. Selain itu, mengokohkan visi dan misi perjuangan umat untuk tegaknya syariat dan khilafah.
Menurut Irfan, demokrasi dan ekonomi liberal jelas bertentangan dengan akidah Islam. ‘’Makanya, sistem ini tak perlu digunakan lagi,’’ katanya. Ia menjelaskan, target penyelenggaraan konferensi sejauh ini telah tercapai. Ini ditandai dengan hadirnya ribuan orang di sana.
Pada Kamis, konferensi berlangsung di Banda Aceh, Jambi, Banggai, Mamuju, Banjaramsin, Pontianak, Mataram, Malang, Semarang, Bandung, dan Singaraja di Bali. Sayangnya, acara di Bali urung terselenggara.
Ketua DPD II Kabupaten Buleleng, Bali Yoshi Mardhoni menyatakan pengelola gedung IMACO yang akan dijadikan tempat acara membatalkannya secara sepihak. Padahal Polres Buleleng sudah memberikan lampu hijau, MUI pun demikian.
Alasan pembatalan, gedung tersebut digunakan Pemkab Buleleng pada hari yang sama untuk rapat Pekan Kesenian Bali. ‘’Berdasarkan penelusuran kami, gedung itu tak dipakai untuk rapat,’’ kata Yoshi menegaskan.
Yoshi berharap batalnya konferensi di Buleleng hanya sementara. Semoga, kata dia, paling lambat konferensi yang tertunda ini dapat terlaksana pada 1 Juni mendatang.
c 78
HTI Contoh Strategi Rasul
JAKARTA – Kesadaran masyarakat menegakkan syariat dan khilafah diharapkan semakin besar. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melakukan penyadaran itu melalui Konferensi Islam dan Peradaban di 70 kota se-Indonesia.
Konferensi bertema Saatnya Khilafah Menggantikan Demokrasi dan Sistem Ekonomi Liberal diawali di Sentul International Convention Centre (SICC), Bogor, Jawa Barat 27 Mei lalu dan berakhir 1 Juni mendatang. Pada Jumat (30/5), konferensi bergeser ke Jakarta.
Penanggung Jawab Konferensi Islam dan Peradaban M Irfan mengatakan, HTI menawarkan khilafah menggantikan demokrasi dan ekonomi liberal yang merugikan. ‘’Kami mencontoh strategi Rasul saat menyuarakan ide Islam di Makkah,’’ katanya, Kamis (29/5).
Dalam proses penggantian sistem itu, Rasul memberikan pemahaman dan penyadaran dimulai dari masyarakat setempat. Secara bersamaan, kata Irfan, Rasul memaparkannya kepada sejumlah tokoh yang merupakan pemimpin kabilah.
Meski sempat diragukan bahkan dicela, Rasul tetap berjuang hingga syariat Islam benar-benar tegak di tanah Arab. Maka, HTI pun sejak lama fokus kepada edukasi dan dakwah soal khilafah kepada masyarakat, tokoh politik, pemerintah serta kalangan militer.
Konferensi mempunyai dua tujuan utama, yakni sebagai medium untuk menegaskan penolakan kepada sistem politik demokrasi dan sistem ekonomi liberal. Selain itu, mengokohkan visi dan misi perjuangan umat untuk tegaknya syariat dan khilafah.
Menurut Irfan, demokrasi dan ekonomi liberal jelas bertentangan dengan akidah Islam. ‘’Makanya, sistem ini tak perlu digunakan lagi,’’ katanya. Ia menjelaskan, target penyelenggaraan konferensi sejauh ini telah tercapai. Ini ditandai dengan hadirnya ribuan orang di sana.
Pada Kamis, konferensi berlangsung di Banda Aceh, Jambi, Banggai, Mamuju, Banjaramsin, Pontianak, Mataram, Malang, Semarang, Bandung, dan Singaraja di Bali. Sayangnya, acara di Bali urung terselenggara.
Ketua DPD II Kabupaten Buleleng, Bali Yoshi Mardhoni menyatakan pengelola gedung IMACO yang akan dijadikan tempat acara membatalkannya secara sepihak. Padahal Polres Buleleng sudah memberikan lampu hijau, MUI pun demikian.
Alasan pembatalan, gedung tersebut digunakan Pemkab Buleleng pada hari yang sama untuk rapat Pekan Kesenian Bali. ‘’Berdasarkan penelusuran kami, gedung itu tak dipakai untuk rapat,’’ kata Yoshi menegaskan.
Yoshi berharap batalnya konferensi di Buleleng hanya sementara. Semoga, kata dia, paling lambat konferensi yang tertunda ini dapat terlaksana pada 1 Juni mendatang.
c 78
Ikuti Whatsapp Channel Republika