REPUBLIKA.CO.ID, SAMARINDA -- Penyelanggaran haji yang cenderung monopoli akan mudah terjadi penyimpangan. Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin mengatakan penyelanggaraan haji melibatkan hampir 200 ribu jamaah asal Indonesia setiap tahun dengan dana sangat besar.

"Dananya triliunan sehingga harus transparan. Terlebih antriannya panjang sehingga ada dana menumpuk," ujar Din di sela-sela acara Tanwir Muhammadiyah di Samarinda, Jumat (23/5).

Kelemahan sistem sekarang yang cenderung monopoli pemerintah, ungkap Din, adalah pemberian hak-hak calon jamaah haji yang tak terbuka. Ia memisalkan dana jamaah yang disimpan di bank, logikanya dividen yang ada adalah hak milik jamaah. "Itu kan melibatkan dana besar," ujarnya.

Selain itu, sistem monopoli haji sangat rentan memunculkan pelayanan yang buruk. "Karena tidak ada persaingan."

Pelayanan seperti catering dan akomodasi juga tidak akan maksimal dengan sitem monopoli. "Secara teoretis monopoli haji rawan penyimpangan."

Ikuti Whatsapp Channel Republika