REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Fuji Pratiwi
Pemerintah berminat bekerja sama dengan Baznas terkait program bantuan untuk dhuafa.
Menurut Nurkholis, dana digunakan untuk merehabilitasi madrasah. Ia mengakui masih banyak madrasah yang butuh bantuan, terutama madrasah milik pondok pesantren. Padahal, keinginan masyarakat menyekolahkan anaknya di madrasah atau pondok pesantren cukup besar.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ledia Hanifa Amalia menekankan, Inspektorat Jenderal (Irjen) Kementerian Agama harus mengawal dana bantuan madrasah sejak awal agar tak ada lagi masalah dana tidak tepat sasaran atau tidak jelas.
Sejak awal harus ada kontrol sebelum dana bantuan turun. Harus ada konsultasi di internal. Ledia mengungkapkan, banyak dana bantuan yang diminta atas usulan masyarakat justru tidak turun. Ada temuan juga bantuan komputer, tetapi ternyata wilayah itu belum dialiri listrik.
Bermitra dengan Baznas
Dyah Larasati dari Tim Pengendali Klaster 1, Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), mengatakan, adanya BSM menjadi harapan siswa untuk memperoleh pendidikan. Nantinya, mereka akan terdorong masuk sekolah.
‘’Anak yang tidak sekolah otomatis tidak dapat bantuan. Makanya, kalau mau dapat, ya harus sekolah,” kata Dyah. BSM dianggap strategi penanggulangan kemiskinan. Dalam konteks ini, ia membuka peluang kerja sama dengan badan amil zakat.
Salah satunya dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Kerja sama dengan organisasi lain, jelas Dyah, akan membuat BSM semakin lancar.
Soal kerja sama dengan Baznas, ia mengaku sudah ada arah ke sana. TNP2K sudah beberapa kali bertemu dan membicarakan rencana itu.
Direktur Pelaksana Baznas Teten Kustiawan menyatakan pernah ada pembicaraan soal kerja sama itu, terutama terkait dengan langkah Baznas membuat database mustahik. Data itu bisa dimanfaatkan untuk memetakan keluarga miskin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika