REPUBLIKA.CO.ID, SAMPIT -- Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang mengatakan, Musabaqah Tilawatil Quran XXVII Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah 2014 tidak sekadar event umat Islam, tetapi juga perekat hubungan antar-umat beragama.
"MTQ harus diposisikan sebagai proyek bersama lintas agama, sehingga ini juga menjadi tanggung jawab lintas agama. Ini terkait pluralitas kehidupan beragama," kata Teras Narang di Sampit.
MTQ XXVII Tingkat Provinsi Kalteng di Stadion 29 November Sampit dibuka Teras Narang pada Ahad) (11/5) malam. Meski diguyur hujan deras dan petir, pembukaan tetap berlangsung, namun beberapa agenda seperti tarian kolosal, terpaksa ditunda dan baru ditampilkan pada malam penutupan.
Teras mengaku bangga karena MTQ dapat menyatukan masyarakat dari berbagai elemen yang berbeda, baik dari sisi suku, agama, ras dan antar golongan. Hal itu seperti terlihat dalam pelaksanaan MTQ di Sampit yang melibatkan banyak pihak dalam kepanitiaan dan pekerjaan lapangan tanpa membedakan agama dan sekat lainnya.
Lebih jauh Teras berharap MTQ tidak hanya memberi dampak luas terhadap syiar agama, tetapi juga memupuk kebersamaan dalam kehidupan beragama, bermasyarakat dan beragama di Provinsi Kalteng.
"Tidak hanya kaitannya dalam hubungan vertikal dengan Tuhan, tetapi juga hubungan dengan masyarakat," kata Teras.
Pantauan di lapangan, panitia MTQ XXVII Provinsi Kalteng terlihat kompak tanpa membeda-bedakan latar belakang agama dan perbedaan lainnya. Segenap elemen bahu-membahu mempersiapkan pelaksanaan MTQ.
Semua pihak kompak ingin memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh kafilah dari 13 kabupaten dan satu kota yang mengikuti MTQ tersebut.
Bupati Kotim, H Supian Hadi mengatakan, panitia dan masyarakat Kotim berusaha semaksimal mungkin memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh kafilah yang merupakan tamu istimewa bagi Kotim.
"Tapi sebagai manusia, tentu ada saja kekurangan. Kami memohon maaf atas semua kekurangan dan ketidaknyamanan. Kami berharap MTQ ini berjalan lancar dan sukses," harap Supian.
Ikuti Whatsapp Channel Republika