REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Irjen Kementerian Agama (Kemeng) M Jasin mengakui beberapa pegawai di lingkungan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) diduga menerima dana gratifikasi yang jumlahnya hingga kini masih ditelusuri.
Terkait ramainya pemberitaan penyelewengan dana haji periode 2012-2013, Jasin mengatakan, jika memang ditemukan bukti-bukti yang cukup maka akan diambil tindakan.
Ia mengaku, sebelum menjelaskan hal ini telah menemui Ketua Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) M Yusuf di kantornya. "Saya ke sana naik motor menghindari kemacetan," kata Jasin, Senin (10/2).
Menurut Jasin, kedatangannya ke PPATK untuk mencari kejelasan seputar penyidikan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seputar kecurigaan penyalahgunaan dana haji.
Ternyata data yang diminta KPK sama dengan data yang sudah diserahkan ke komisi itu. Jadi, kata dia, tak ada yang baru. Namun, jika KPK melakukan penyidikan, bisa saja itu dilakukan karena ada kepentingan tersendiri.
Tapi yang jelas, lanjut Jasin, ada hal baru yang dijumpai, yakni ada beberapa nama di lingkungan Ditjen PHU yang menyalahgunakan wewenangnya dan menerima dana gratifikasi. Hal ini diperolah dari Ketua PPATK.
Ketika ditanya wartawan, siapa mereka itu, Jasin mengatakan, mereka berinisial HWH, AR, F, DAN, dan FR. Ia tidak mau menyebut berapa dana yang diterima mereka karena hal itu bisa ditanyakan kepada Ditjen PHU Anggito Abimanyu.
Jasin mengaku hanya mengetahui uang itu berasal dari biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) dan sudah dibelanjakan untuk membeli kendaraan. Ketika ditanya wartawan mengenai kendaraan jenis apa? “Yang jelas bukan Innova,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
