REPUBLIKA.CO.ID, JEDDAH -- Penegelolaan haji di Tanah Air bakal lebih optimal. Hal ini terjadi menyusul adanya kesepakatan bersama antara Kemenag dengan Islamic Development Bank (IDB) dalam hal  penempatan dana Haji, pengelolaan DAM, dan Waqaf proyek.

Naskah kerangka kerja sama dukungan DB bagi program Kemenag itu dilakukan langsung antara  Menag RI, Suryadharma Ali dengan Presiden IDB,  Mohamad Ali di Jeddah, Senin (20/1) waktu setempat.

Kerangka kerja sama antara Kementerian Agama dan IDB ini mencakup, penempatan dana haji, pemanfaatan dam haji melalui proyek Adahi, pengembangan dana waqaf, dan dukungan magang dan beasiswa bagi sekolah Islam dan Perguruan Tinggi Islam di Indonesia. Kesemua hal tersebut merupakan prioritas bagi pengembangan program di Kementerian Agama.

Dalam penempatan dana haji, IDB menawarkan suatu bagi hasil yang kompetitif pada instrumen berbasis syariah, yakni komoditi murabaha. Menindalanjuti hal itu, Kementerian Agama melalui Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Dr Anggito Abimanyu menyatakan ketertarikannya mengingingat kebutuhan transaksi pelayanan jamaah haji dalam riyal dan dolar yang sangat besar di Arab Saudi. Selama ini, penempatan dana haji Indonesia di satu bank di Arab Saudi tidak mendapatkan bagi hasil.

Mengenai pemanfaatan dam, Anggito optimistis akan dapat dilaksanakan tahun ini mengingat pembayaran dam adalah kewajiban bagi jemaah haji yang melakukan pelanggaran rukun haji. Pun selama ini pembayaran haji oleh para jemaah haji tidak terkendali dan bahkan ditemukan kriminalisasi dam oleh para mukimin Indonesia di Arab Saudi.

Menteri Agama Suryadharma Ali bahkan mengatakan, bahwa kemungkinan dam akan dibayarkan melalui indirect cost atau hasil pengelolaan dana setoran awal sehingga tidak memberatkan jamaah. “Sedang dibahas dalam panja BPIH di DPR oleh Dirjen Haji” demikian penjelasan Menteri Agama.

Hasil olahan daging dam juga sudah disepakati bersama IDB untuk dikirimkan ke Indonesia untuk kaum duafa.

Ikuti Whatsapp Channel Republika