REPUBLIKA.CO.ID,
Tantangan lembaga zakat ke depan adalah kontinuitas data.
JAKARTA — Lembaga zakat Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) serius menggarap peta potensi daerah. Ini terangkum dalam Indeks Potensi Daerah Indonesia (IPOD) yang dirilis pada Selasa (10/12) bersamaan dengan milad ke-14 PKPU.
Melalui IPOD, PKPU akan lebih mudah memetakan daerah mana saja yang lebih layak memperoleh aliran pendayagunaan zakat. Penyusunan IPOD dibantu Pusat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (P3M) Universitas Indonesia (UI).
Presiden PKPU Agung Notowiguno mengatakan, setelah melakukan diskusi dengan P3M UI, pada 2014, PKPU bertekad melakukan kegiatan yang lebih terukur. “Kami menghimpun dan membuat basis data,’ katanya.
Menurut dia, basis data ini digunakan sebagai solusi memetakan warga miskin di berbagai daerah. Ia ingin nantinya PKPU tutup di Indonesia, kemudian bergeser ke negara lain karena urusan kemiskinan di Tanah Air sudah selesai.
Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat UI Bambang Wispriyono mengatakan, banyak warga bangsa ini bingung. Mereka banyak uang, tetapi tak tahu hendak digunakan untuk apa. Sebab, tak ada data dasar mengenai lokasi atau wilayah yang mesti dibantu.
“Dengan adanya buku ini, minimal para donatur tahu untuk apa dan ke mana uang mereka bisa digunakan,” kata Bambang. Penulis IPOD Ede Surya Darmawan mengatakan, ada empat domain yang ada di dalam indeks itu, yaitu SDM, SDA, infrastruktur, dan lingkungan.
Dari sini, cukup ada gambaran jika sebuah lembaga zakat ingin mengembangkan masyarakat di sana. Fokus pembenahan memang harus di SDM. Tapi, ini juga masukan bagaimana infrastruktur antarkomunitas dibangun.
Sebab, kata Ede, target pengembangan PKPU adalah komunitas. Infrastruktur berbasis daerah itu pekerjaan pemerintah. Ia menuturkan, temuan P3M menunjukkan adanya jurang pembangunan antardaerah yang cukup besar.
Enam provinsi di Jawa sudah maju walau di Banten masih ditemui beberapa wilayah tertinggal, seperti Lebak, Pandeglang, dan beberapa titik di Serang. Sebaliknya, kawasan timur Indonesia, lima provinsi di sana hampir semuanya bermasalah.
Papua, Papua Barat, NTT, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tengah bisa dikategorikan yang paling tertinggal. Pendataan dibuat juga per zona kabupaten di tiap pulau agar sasaran bantuan bisa lebih fokus hingga tingkat kabupaten.
Di wilayah timur, infrastrukturnya rendah dibanding luas wilayah dan persebaran penduduk yang berjauhan. “Mereka punya sumber daya alam maka perbaikan harus fokus pada perbaikan sumber daya manusia,” katanya.
Tapi, menurut Ede, persoalannya ada pada infrakstruktur yang berakibat pada lemahnya aktivitas ekonomi warga. P3M merekomendasikan dua hal yang perlu diperbaiki bersamaan, yakni SDM dan infrastruktur. Ede mengatakan, infrastruktur membantu distribusi SDA lebih baik.
Distribusi ini membantu menumbuhkan ekonomi masyarakat. Dari sisi SDM, ada dua golongan yang harus diperhatikan. Yaitu, kelompok usia produktif sebagai pengelola dan kaum ibu. Ibu yang sehat dan berpendidikan akan melahirkan anak sehat dan terbina baik.
Menurut Ede, tantangan PKPU ke depan adalah kontinuitas data dan pemetaan potensi yang lebih spesifik hingga tingkat desa. Sehingga, pada setiap kabupaten akan didapatkan desa mana yang harus dibantu dan diprioritaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
