REPUBLIKA.CO.ID, JEDDAH -- Satu demi satu masalah mulai terkuak akibat kebijakan sepihak Arab Saudi membatasi kuota haji tahun ini. Bendahara Haji Konjen RI di Jeddah menyatakan bingung soal penyelesaian uang muka pondokan haji dan transportasi.
Ini karena pemerintah RI sudah menyetor uang muka tahap pertama ke pemilik pondokan. Sementara Kerajaan Arab Saudi baru mengumumkan akan memangkas 20 persen kuota haji dari masing masing negara di awal bulan ini. Indonesia terken 42.200 jamaah.
"Kami sudah menyetor kira-kira 250 miliar untuk pemondokan haji tahun ini," kata Suyatno kepada pers di Jeddah, Jumat (21/6). Uang muka itu, sambung dia, kemungkinan akan bertambah yang harus disetor dalam waktu dekat.
Ia memperkirakan dengan kondisi belum ada kebijakan apapun dari pemerintah RI maka uang muka yang akan masuk ke pemilik pemondokan bisa bertambah Rp 250 miliar lagi sehingga total Rp 500 miliar.
Dengan kejadian ini Suyatno mengaku belum ada pembahasan solusi. Menag Suryadharma Ali dan Dirjen Haji dan Umrah Anggito Abimanyu baru akan bertolak ke Jeddah pada 22 Juni. Keduanya akan bertemu perwakilan Kerajaan Arab untuk membicarakan soal kuota dan dana awal yang sudah masuk ke pemondokan dan transportasi.
Apakah uang muka itu bisa ditarik lagi? Suyatno menggeleng. Ia mengatakan salah satu solusi yang memungkinkan adalah meminta Kerajaan Saudi mengembalikan jumlah uang muka pemondokan dari 42.200 jamaah.
Inipun kalau disetujui Saudi. Atau solusi kedua, katanya, uang muka itu dilansir ke belakang untuk tahun selanjutnya. Kalau yang ini masalah akan muncul di pemilik pemondokan yang diduga akan menentang.
Suyatno berharap ada win win solution secepatnya untuk kedua negara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika