REPUBLIKA.CO.ID, MADRID -- Pembatasan yang dilakukan sejumlah pemerintahan lokal di Spanyol terhadap komunitas Muslim mendapat sorotan dari Amerika Serikat (AS). 

"Konstitusi Spanyol melindungi kebebasan beragama. Namun, sejumlah kebijakan pemerintah lokal membatasi kebebasan beragama minoritas seperti Muslim dan non-Katolik," kata laporan yang dirilis Departemen Luar Negeri AS seperti dikutip El Pais, Rabu (22/5).

Disebutkan dalam laporan itu sejumlah pembatasan yang dimaksud meliputi pelarangan penggunaan burqa, niqab dan busana Muslim di gedung-gedung pemerintahan. Sorotan utama dialamatkan pada larangan pembangunan masjid.  

"Kendati Katalan memiliki populasi Muslim tertinggi. Namun, kota ini tidak memiliki masjid resmi. Yang jadi masalah, tidak ada penolakan dari masyarakat atau partai politik," kata laporan itu.

Pada Juli lalu, menurut laporan itu, kota Molins De Rei, sebuah kota kecil di luar Barcelona, sempat menangguhkan setiap pembangunan masjid. Kendati izin pembangun telah dikantongi komunitas Muslim. 

Hal serupa terjadi di Torrejon de Ardoz, dekat Madrid. Di kota itu, pembangunan masjid dibatalkan. Sementara itu, laporan juga rinci kebijakan pemerintah Spanyol dalam membantu komunitas Muslim berintegrasi ke dalam masyarakat Spanyol. 

Itu termasuk pendanaan sekolah Islam dan beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa Muslim. Spanyol juga mulai mengizinkan pemakaman militer yang disesuaikan dengan agama yang dianut prajurit. Hal lainnya pemerintah juga berencana meliburkan hari besar bagi pekerja Muslim dan Yahudi. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika