REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menduga ada keterlibatan pegawai Kementerian Agama (Kemenag) dalam kasus penipuan terhadap calon jamaah haji (CJH) yang belakangan banyak terungkap.
"Yang terlibat pegawai bawahan, bukan yang di atas, yang kongkalikong dengan penyelenggara ibadah haji," kata Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj di Jakarta, Rabu (24/10).
Menurut dia, keterlibatan pegawai Kemenag terjadi melalui modus konspirasi busuk dengan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang tidak terdaftar. "Diiming-imingi, seolah-olah ada kuota tambahan, meski sebenarnya sudah tidak ada," kata Said Aqil.
Dikatakannya, harus ada pemberian sanksi tegas terhadap PIHK tak terdaftar yang terlibat konspirasi busuk tersebut.
"Kemenag tahu mana penyelenggara yang nakal. Coret dari daftar, jika perlu laporkan ke polisi untuk diproses secara hukum," kata Said Aqil.
Lebih lanjut Said Aqil mengatakan, kasus penipuan terhadap CJH juga ditengarai melibatkan staf Kedutaan Arab Saudi. Modus yang digunakan adalah janji pengurusan visa haji, meski kuota yang tersedia sudah habis.
"Yang terlibat orang Indonesia yang memang ngepos di sana, bukan orang Arab di Kedutaan. Itu juga harus ditindak. Jangan diberi angin sedikitpun, jangan dimaafkan. Saya minta Dubes Arab membuang orang-orang seperti itu," katanya.
Sejumlah kasus penipuan CJH terungkap di sejumlah daerah di Indonesia, salah satunya di Medan, Sumatera Utara. Sebanyak 76 orang yang mendaftar melalui Azizi Tour & Travel, batal diberangkatkan meski telah membayar Rp 70 juta hingga Rp 80 juta.
Data di Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, jumlah korban penipuan di seluruh Indonesia saat ini sudah lebih dari 2500 orang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
