REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) H Muhammad Jusuf Kalla mengatakan, masjid perlu dikelola dengan baik, bukan sebatas pada upaya memakmurkannya saja, tetapi juga dapat meningkatkan kualitas kesejahteraan umat.
Jusuf Kalla seusai menemui Menteri Agama Suryadharma Ali di Gedung Kemenag Jalan MH Thamrin Jakarta, Selasa (7/8) siang mengatakan bahwa masjid harus dikelola dengan baik sehingga manfaatnya dapat dinikmati untuk kesejahteraan umat, baik dari sisi pendidikan, budaya, maupun ekonomi.
Mantan Wapres yang akrab dipanggil JK dan rombongan bertemu dengan Suryadharma Ali sekitar dua jam. Didampingi Suryadharma Ali, kepada pers JK mengakui upaya memakmurkan masjid masih perlu didorong terus.
Termasuk pula menghilangkan kesan kegiatan di masjid mengganggu kehidupan warga sekitar. Namun JK menolak bahwa anggapan adanya gangguan tersebut terkait dengan kritik Wapres Boediono mengenai azan yang dikumandangkan dari sejumlah masjid dengan suara keras. "Azan itu wajib," kata JK lagi.
Ke depan, lanjut JK, pihaknya ingin menata fungsi masjid agar pemberdayaannya lebih optimal. Pembacaan salawat tarhim di masjid akan diupayakan secara sentral. Beberapa masjid tinggal merilai siaran melalui radio dari stasiun lokal, sehingga akan terasa lebih tertib.
"Bukan lagi memutar kaset, yang kemudian ditinggal pengurus masjid begitu saja. Sistem sentralisasi seperti itu akan segera diuji coba," katanya.
Terkait dengan arsitektur masjid bercirikan khas Indonesia, JK mengatakan, sebagai negara tropis tentu arsitekturnya pun menyesuaikan dengan lingkungan. Konsepnya tetap harus terbuka dengan pendekatan unsur lokal.
Menag Suryadharma Ali menjelaskan, kedatangan JK dan rombongan DMI selain untuk bersilaturahim, memperkenalkan pengurus baru juga menyampaikan sejumlah program yang diharapkan bisa disinergikan dengan program Kemenag, seperti kegiatan gerakan magrib mengaji.
Selain itu program fisik kegiatan masjid dan fungsi masjid sebagai rumah ibadah, shalat lima waktu, sebagai tempat pendidikan anak usia dini (PAUD), kegiatan sosial dan ekonomi. Semua kegiatan itu diharapkan dapat bersinergi dengan Kemenag, kata SDA.
Ikuti Whatsapp Channel Republika