REPUBLIKA.CO.ID, TASHKENT -- Entah apa pertimbangan pemerintah Uzbekistan mengawasi setiap pernikahanan muslim yang dilakukan secara Islam. Yang pasti, kebijakan itu mengindikasikan pengawasan terhadap muslim kian ketat dan berlebihan.
Menurut Laporan Expert Working Group (EWG), pemerintah Uzbekistan akan mewancarai setiap pasangan muslim yang hendak menggelar pernikahan secara Islam. "Mereka ditanyakan mengapa memilih pernikahan menurut cara Islam. Kadang, mereka memaksakan pasangan untuk menandatangi pernyataan," ungkap Kepala EWG, Suhrob Ismailov, seperti dikutip onislam.net, Senin (16/7).
Menurut EWG, kebijakan itu diberlakukan ketika pemerintah mengetahui Muslim Uzbekistan memilih menikahi anak-anak mereka dengan pernikahan tanpa musik, menari, alkohol, dan tamu yang duduk terpisah. "Sebelum menikah, pejabat komite urusan agama Islam akan mendatangi pasangan, lalu memberikan peringatan keras, yang secara halus disebut sebagai pencegahan," kata EWG dalam laporannya.
Pejabat Komite Urusan Agama Islam mengungkap pernikahan secara Islam itu dikhawatirkan menjadi semacam kedok pertemuan resmi organisasi Islam. "Tidak ada musik atau menari, bisa jadi itu pertemuan rahasia. Jadi, kami peringati keluarga agar tidak berniat macam-macam," papar dia yang enggan disebutkan namanya.
Warga Taskhent, Aziz (27 tahun), mengaku heran dengan langkah pemerintah. "Saya bingung, mereka membuat daftar siapa saja yang akan menikah. Lalu, selanjutnya apa? Apakah mereka (pasangan yang akan menikah) melakukan kesalahan," kata dia yang berencana menikah akhir Agustus tahun ini.
Sebelumnya, laporan lembaga HAM berbasis di New York tahun 2012 mencatat penangkapan penahanan dan penyiksaan terhadap muslim yang mempraktikkan iman mereka di luar kontrol negara. Tujuan dari kebijakan itu, menurut lembaga tersebut, adalah mencegah aktivitas ekstrimis berkembang di Uzbekistan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
