REPUBLIKA.CO.ID, YINCHAUN - Muslim Uighur bukanlah satu-satunya komunitas Muslim yang ditekan pemerintah Cina. Saudara mereka, dari etnis Hui ternyata ikut merasakan perlakuan serupa.
Muslim Hui, menempati daerah khusus di Ningxia, Utara Cina. Daerah ini mendapat otonomi khusus setara provinsi. Namun, status otonomi itu bukan berarti lepas dari pengawasan Beijing.
Berbagai cerita pahit sempat dialami Muslim Hui. Salah satunya, saat revolusi kebudayaan berlangsung. Tentara Cina berusaha menghancurkan masjid tertua di Nangxia.
"Saat itu, banyak umat Islam dianiaya, tidak diperbolehkan shalat atau diminta untuk bunuh diri. Saat itu, para orang tua menolak, tapi apa daya, masjid ini akhirnya terpaksa dijadikan pabrik tembaga sehingga dapat terhindar dari penghancuran," papar Na Hu JIa, sesepuh Ningxia, seperti dikutip voanews.com, Rabu (27/6).
Na adalah satu dari 10 etnis Hui, keturunan Huis pedagang Arab dan Persia yang menetap di jalan sutra. Ia menuturkan taraf hidup Muslim Hui semakin membaik dalam dekade terakhir. "Sejak reformasi, semuanya berjalan sangat baik," kata dia.
Hui membentuk populasi Muslim terbesar China. Ketimbang Uighur, Muslim Hui lebih mudah berintegrasi ke dalam masyarakat Cina. Penggunaan bahasa yang sama, meski dialek berbeda menjadi kunci. Sementara, Muslim Uighur menggunakan bahasa yang berbeda.
Lu Zhiming, Ketua komite manajemen masjid, mengatakan penting bagi pemerintah Cina untuk merangkul umat Islam. "Beberapa tahun terakhir, setelah perubahan besar yang terjadi di dunia Muslim, negara kita telah memaksakan sistem, sehingga kita seperti tidak bersatu atau harmonis," kata Lu.
Ma Ping, Direktur Institur Islam Hui Ningxia mengatakan pemerintah memiliki kriteria standar mengatur keyakinan Muslim. "Jika anda ingin menjadi imam, anda perlu mendapat sertifikasi dari pemerintah. Setelah dapat, anda dapat pergi ke masjid dan menjadi seorang imam," kata Ma.
Ma mengakui bentrokan antara Muslim Hui dan pemerintah kerap terjadi. Bentrokan itu disebabkan masalah pembangunan masjid. Umat Islam selalu dipersulit dalam pengurusan izin pembangunan. Akibatnya, sebagian masjid yang ada tidak memiliki izin. Pemerintah lalu menilai bangunan itu ilegal, dan meminta Muslim membongkar bangunan itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
