REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG – Menyoal pemberdayaan pesantren di Jawa Barat yang hari ini dinilai mengalami stagnasi, Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat, Rafani Achyar mengungkapkan, ada dua hal yang perlu dibenahi dalam upaya pemberdayaan pesantren di Jawa Barat.

Pertama, pembenahan secara internal dari manajemen pesantren itu sendiri, dan yang kedua adalah peran pemerintah setempat yakni bagaimana pesantren tersebut dapat diberdayakan.

Dari pihak intern, ada suatu paradigma baru yang harus dibangun, yaitu bagaimana pesantren mampu membangun model pembelajaran yang seimbang antara ilmu dan iman.

“Jangan sampai model pembelajaran yang pincang, karena akan jauh dari kemajuan,” ungkap Rafani, Selasa (12/6).

Sementara itu yang kedua, tambah Rafani, bagaimana pemberdayaan pesantren ini dapat berjalan secara optimal, di sanalah pemerintah memiliki kewajiban. Perlu, ungkap Rafani,  karena dalam era pembangungan, pemerintah jangan menutup mata bahwa pesantren merupakan institusi yang turut mencerdaskan kehidupan bangsa.

Terlepas dari persoalan siapa yang bertanggung jawab apakah dinas pendidikan dan departemen agama, menurut Rafani itu hanyalah persoalan teknis, kemauan pemerintah dalam membangun iklim pesantren, adalah modal awal bagaimana pemberdayaan pesantren itu sendiri.

“Sebenarnya bergantung pada political will pemerintah itu sendiri,” tambahnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika