REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR – Pemerintah Malaysia mengajak semua pengusaha untuk berpartisipasi dalam promosi industri halal. Kepala Menteri, Tan Sri Abdul Taib Mahmud, menyerukan hal ini sebelum meluncurkan Program Transformasi Halal 2011.
Ajakan ini tak hanya ditujukan kepada pengusaha Muslim. Pengusah non-Muslim juga turut mendapatkan seruan ini. "Saya percaya bahwa industri halal bisa sukses bukan hanya karena dukungan dari berbagai instansi dan program terus menerus seperti ini. Tetapi juga karena Malaysia memiliki persyaratan sertifikasi halal yang paling ketat. Malaysia merupakan salah satu produsen terkemuka barang halal di dunia," kata kepala menteri seperti dikutip onislam.net.
Tan Sri Abdul Taib Mahmud menambahkan, kebutuhan untuk mengembangkan program ini akan dapat menempatkan Malaysia sebagai deretan negara terdepan dalam pasar halal internasional. Populasi muslim yang terus berkembang, ia nilai sebagai salah satu faktor pendorong meningkatnya kebutuhan produk halal.
Program Transformasi Halal bertujuan untuk mempromosikan dan memasarkan produk halal lokal. Selain itu, program ini diharapkan bisa menjadi semboyan bagi pengusaha lokal memperluas pasar dan jaringan bisnisnya.
Wakil Menteri Perdagangan Internasional dan Industri, Datuk Yakub Dungau Sagan, mengatakan program ini juga bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan standar hidup masyarakat.
Malaysia, negara mayoritas Muslim yang diakui sebagai pusat makanan halal di dunia. Pada tahun 2004, Malaysia meluncurkan majalah dwi-bulanan, 'Journal Halal'. Jurnal ini sebagai publikasi bisnis yang melayani pasar halal global. Kini, tak hanya sekedar makanan yang disertifikasi sebagai produk halal. Sertifikasi halal sudah mencapai pada produk kosmetik, pakaian, farmasi dan jasa keuangan.
Keuangan Islam juga merupakan salah satu sektor yang tumbuh paling cepat dalam industri keuangan global. Saat ini, ada hampir 300 bank Islam dan lembaga keuangan di seluruh dunia. Asetnya diperkirakan akan mencapai 1 triliun dolar AS pada 2013.
Ikuti Whatsapp Channel Republika