Selasa 18 Oct 2011 15:26 WIB

Muslim Kirgistan Dianggap Ancam Masa Depan Pemerintahan Sekuler

Rep: Agung Sasongko/ Red: Siwi Tri Puji B
Muslim Kirgistan
Muslim Kirgistan

REPUBLIKA.CO.ID, BISHKEK — Dalam beberapa pekan terakhir, harian ternama Kirgistan berbahasa Rusia, Verchernii Bishkek, menayangkan dua halaman penuh editorial yang membahas masa depan pemerintahan sekuler Kirgistan. Oleh media tersebut, masa depan pemerintahan sekuler Kirgistan terancam bahaya akibat eksistensi Muslim negeri itu.

Verchernii melaporkan ada bahaya dari minimnya pendidikan agama di kalangan ulama saat membimbing umat. Belum lagi bahaya ekstrimis yang mengintai. “Satu orang ditembak mati dekat Osh, dan lebih dari 10 orang ditangkap. Ada indikasi kelompok ekstremis mulai mengacaukan stabilitas negara jelang pemilihan Presiden 30 Oktober mendatang,” tulis harian tersebut dalam editorialnya, seperti dikutip Eurasia.net, Selasa (18/10).

Seperti diberitakan sebelumnya, kendati pemeluk Islam mayoritas, namun Kirgistan menerapkan asas sekuler dalam pemerintahannya. Kirgistan adalah negara kecil berbentuk republik di kawasan Asia Tengah, yang pernah berada di bawah kekuasaan Uni Soviet.

Kirgistan termasuk keras dan tegas terhadap warga Muslim. Seperti kebijakan yang diambil Pemerintah Kirgistan awal tahun ini, yaitu mengeluarkan undang-undang baru yang membatasi kegiatan kehidupan beragama di sana. Banyak pihak yang meyakini undang-undang tersebut sengaja diberlakukan sebagai upaya pemerintah untuk memaksakan pandangan tentang agama tertentu pada masyarakat dan targetnya adalah komunitas Muslim di negara tersebut.

Para pemuka agama di Kirgistan mengungkapkan keberatannya atas pemberlakuan undang-undang ini. Mereka menilai keberadaan undang-undang tersebut menindas kehidupan beragama di sana.

Implementasi UU ini, antara lain larangan mengenakan jilbab di sekolah umum. Kebijakan itu segera memicu ketidakpuasan terhadap pemerintah.

Sementara, Mufti Chubak, Haji Jalilov, menilai kebijakan tersebut memberi ruang gerak kepada kelompok ektremis untuk bergerak melakukan aksi provokasi kepada Masjid-masjid. Mereka menyerukan kepada jamaah untuk membela hak-hak mereka. “Yang dikhawatirkan, ada permainan politik di baliknya,” papar Mufti.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement