REPUBLIKA.CO.ID, SERANG – Jamaah majelis taklim dan majelis dzikir menjadi incaran dan rebutan sejumlah partai politik untuk mendapatkan dukungan dan mendulang suara. Majelis taklim dan majelis dzikir dinilai bisa menghimpun massa mengambang yang tidak berafiliasi dengan organisasi massa Islam yang sudah ada.

Survey yang dilakukan Japan International Cooperation Agency (JICA) dan Lembaga Survey Indonesia (LSI) terhadap 2 ribu responden di Indonesia menyebutkan, Partai Demokrat menempati urutan tertinggi memiliki hubungan yang kuat dengan majelis taklim, disusul Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Amanat Nasional (PAN).

"Tiga partai itu yang bisa mendapatkan suara majelis taklim," kata Ken Miichi, salah seorang peneliti dari Iwata Prefecture University, kepada Republika di Serang Banten, Selasa (27/9).

Ken Miichi mengatakan, secara statistik terdapat sekitar 40 juta jemaah dari berbagai majelis taklim di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 30 persen di antaranya berafiliasi ke Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Sedangkan 70 persen jemaah majelis taklim mengaku tidak berafiliasi dengan organisasi massa Islam manapun.

"Jemaah majelis taklim memiliki karakteristik berpendidikan tinggi, tinggal di kota, dan relatif berpendapatan tinggi," kata Ken Miichi.

Potensi massa majelis taklim yang demikian besar membuat partai politik beradaptasi dengan 'pasar', misalnya yang dilakukan Partai Demokrat dengan menambahkan kata religius dalam slogannya menjadi nasionalis – religious.

Karena itu tidak heran sejumlah tokoh partai politik memiliki jamaah majelis taklim atau majelis dzikir sendiri, seperti Majelis Dzikir SBY milik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Majelis Dzikir Al Fauz yang dibentuk Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo.

Ikuti Whatsapp Channel Republika