Lalu kapan hubungan antara pesantren dan keraton terputus?
Yang memutus adalah kekuatan kolonial Belanda, seusai kekalahan Diponegoro dan munculnya era tanam paksa, hubungan itu merenggang. Pada saat yang sama, raja pun sebenarnya tak punya kekuatan politik yang signifikan lagi. Posisinya digantikan oleh para patih dan adipati yang merupakan wakil pemerintah kolonial Belanda.
Nah, ketika para bupati tersebut punya kekuatan politik, antaranak mereka saling melakukan hubungan perkawinan. Setelah era itu, yakni setelah tahun 1830 dan seiring dimulainya masa tanam paksa, tak ada lagi anak raja (bangsawan) yang menikahi anak ulama. Jadi tahun 1830 merupakan titik poin dari keruntuhan relasi antara dua kekuatan, yakni ulama (pesantren) dan raja (keraton). Dan, situasinya masih tegang sampai sekarang.
Kalau begitu, bisa dikatakan peran dan posisi politik bernilai penting dalam penegakan eksistensi jaringan ulama?
Memang demikian. Ini tecermin dari situasi sosial antara tahun 1830-1870 ketika terjadi situasi yang sangat kacau di Jawa. Bahkan, kekacauannya bisa disebut endemik. Selama kurun itu terjadi pemberontakan yang terus-menerus meski skalanya kecil. Dan, yang melakukannya adalah para santri di pesantren. Dan selama kurun itu, pihak yang menjadi mediator tumbuhnya konflik adalah para aristokrat (bangsawan) yang dulu pernah ditugaskan raja untuk belajar di pesantren.
Penyebaran pengaruh pesantren dan kaitannya dengan kekuasaan di Jawa itu bisa terlihat dalam Serat Centini. Di sana tersirat dengan jelas bahwa setelah penghancuran kekuatan ulama pada masa Raja Amangkurat, kekuatan ulama malah makin kuat dan luas, bukan malah melemah dan hilang.
Bagaimana dengan jaringan internasional yang ada di selatan Jawa Tengah itu, sebab di desa Somalangu Kebumen ada pesantren yang sudah sangat tua dan punya hubungan jaringan dengan Yaman dan Makassar?
Sejak peristiwa Palihan Negari tahun 1755, posisi Makkah mempunyai intervensi terhadap Islam Indonesia. Bila sebelum itu hubungan Makkah dan Islam di Jawa hanya sekadar relasi, mulai saat itu hubungan keduanya telah masuk secara sangat kuat dalam soal politik. Di situ karena Abd Al-Shammad Al Palimbani sudah mengirimkan surat untuk mengingatkan kepada Paku Buwono III, Hamengku Buwono I, dan Mangkunegoro I agar ketiga raja ini melakukan ‘perang sabil’ melawan kekuasaan kolonial Belanda.
Jadi, fakta ini mengonfirmasi bahwa para mufti di Makkah saat itu sudah punya pikiran bahwa Belanda atau bangsa Eropa akan menghancurkan Islam. Dan, mulai saat itu tarekat mengalami proses radikalisasi sebagai sarana melawan kekuatan penjajah. Maka, dalam konteks politik tarekat tak mistik lagi, tapi menjadi sangat rasional.
Maka, bila di pesantren tua di Kebumen dikeahui sejak akhir 1400-an M punya relasi dengan dunia internasional, memang begitu keadaannya. Relasi internasional itu malah sifatnya kini sudah kuat sekali. Dan, jaringan itu terus berhubung satu sama lain, bahkan sampai detik ini ulama tetap terhubung dengan ulama-ulama bukan tak hanya Yaman, melainkan Arab Saudi, Mesir, Sudah, dan Maroko.
Apa risikonya?
Risikonya adalah mudah tersebarnya ideologi transnasional. Dan, ini susah dihentikan karena jalinan jaringannya sudah sangat lama dan mengakar. Maka untuk mencegahnya, haruslah datang dari kaum Muslim sendiri, yakni bagaimana menerapkan ajaran Islam secara kontekstual, bukan tekstual.
Pemerintah pun harus pula memberikan sarana dan perhatiannya. Jangan biarkan pesantren dan kaum Muslim terus hidup merana. Berdayakan mereka dan lepaskanlah dari kepenatan hidup serta kemiskinan. Bantulah pesantren sebaik mungkin.
Harus diakui, sampai kini di wilayah selatan Jawa Tengah itu saya melihat Islam sebagai kekuatan yang tidak pernah diberdayakan oleh negara. Bahkan, Islam kerap dimusuhi seperti pada zaman Soeharto yang lebih memilih mengakomodasi kekuatan militer dan Cina.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
