REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Di saat pemerintah gencar mempromosikan destinasi wisata di Nusantara, Indonesia Halal Lifestyle Center (Inhalec) menilai, wisata halal masih kurang perhatian dari pemerintah. Koordinasi antara pemerintah dan pelaku usaha industri pariwisata masih minim.
Wakil Ketua Inhalec, Jetti Rosia Hadi, mengatakan, sektor pariwisata halal di Indonesia harus mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Sebab, hal itu akan bersinggungan langsung dengan maju tidaknya pengembangan wisata halal dalam negeri.
“Perhatian harus diberikan optimal, bukan hanya pada destinasinya tapi juga ke pelaku usahanya,” kata Jetti kepada Republika.co.id, Ahad (24/3).
Menurut dia, perhatian yang harus diberikan yakni berupa pembinaan khususnya kepada pelaku usaha perhotelan untuk bisa memberikan fasilitas yang memenuhi standar kehalalan. Terutama, ketersediaan tempat ibadah yang layak dan mudah di jangkau.
“Jadi bagaimana pemerintah bisa mengintervensi pelaku usaha, itu yang penting. Saat ini belum ada perhatian, padahal potensinya besar,” ujar Jetti.
Sebelumnya, Asosiasi Travel Halal Indonesia (Athin) meminta pemerintah untuk menggencarkan promosi destinasi wisata halal. Permintaan itu seiring wisata halal yang begitu dikenal oleh masyarakat domestik maupun para wisatawan mancanegara.
Sekretaris Jenderal Athin, Cheriatna, menilai, selama ini promosi destinasi wisata halal masih sangat kurang. Padahal, kebutuhan masyarakat, khususnya muslim untuk berwisata dengan nyaman terus meningkat.
“Umat Islam butuh sekali wisata halal. Saya merasa promosi masih kurang giat. Padahal, artis, pejabat, hingga ulama sudah mulai membantu mengenalkan wisata halal,” kata Cheriatna kepada Republika, Sabtu (23/3).
Lebih lanjut, ia menilai, koordinasi lintas instansi di pemerintah, khususnya yang membidangi dunia kepariwisataan masih harus ditingkatkan. Sebab, Indonesia saat ini dapat disebut kalah saing dibanding negara kawasan Asean yang juga mengembangkan destinasi wisata halal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
