REPUBLIKA.CO.ID, GARUT— Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam dan ulama yang ada di Kabupaten Garut, Jawa Barat, juga unsur pimpinan daerah Garut sepakat menjaga perdamaian umat bangsa dan tidak terprovokasi. Kesepakatan ini tercetus menyusul insiden pembakaran bendera beberapa waktu lalu.
"Serta berupaya untuk meredam situasi agar tidak terus berkembang ke arah yang tidak diinginkan," kata Mahyar Suara perwakilan dari pertemuan ulama dan ormas di Pendopo Kabupaten Garut, Rabu (31/10).
Kesepakatan tersebut berdasarkan hasil pertemuan dengan ulama dan organisasi Islam yang digagas Kepala Kepolisian Resor Garut AKBP Budi Satria Wiguna. Kegiatan ini dihadiri juga Komandan Kodim 0611 Garut Letkol Inf Asyraf Aziz, Wakil Bupati Garut Helmi Budiman, dan sejumlah pejabat lainnya.
Mahya menyampaikan, hasil pertemuan itu juga menyepakati persoalan pembakaran bendera tersebut tidak dibawa ke arah politik. "Sepakat untuk tidak membawa permasalahan pembakaran bendera di Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut ke arah politik," ucapnya.
Dia mengatakan, para ulama dan Ormas Islam di Garut menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus pembakaran bendera ke pihak kepolisian untuk diproses sesuai undang-undang yang berlaku.
Selain itu, lanjut dia, dalam pertemuan tersebut menyepakati semua pihak untuk menjunjung tinggi kalimat tauhid dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Sepakat meningkatkan silaturahim di antara Ormas Islam di Kabupaten Garut serta wajib menjunjung tinggi kalimat tauhid dan menjaga NKRI," tuturnya.
Kepala Kepolisian Resor Garut AKBP Budi Satria Wiguna mengatakan, pertemuan itu untuk membangun sinergitas seluruh elemen masyarakat dalam menjaga Kabupaten Garut tetap aman dan damai.
"Kita menegaskan seluruh elemen masyarakat, khususnya Ormas Islam seluruh Kabupaten Garut bersinergi bahu membahu," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
