REPUBLIKA.CO.ID,SURABAYA -- Nahdlatul Ulama (NU) mendesak pemerintah untuk menjalankan kebijakan prorakyat dalam menghadapi peluang bonus demografi penduduk yang masa puncaknya bakal dialami Indonesia pada tahun 2028-2031.
"Dalam menghadapi peluang bonus demografi, negara harus menjalankan kebijakan pembangunan yang lebih berpihak kepada rakyat kecil dengan kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan yang memperkuat ekonomi agraria di perdesaan yang menjanjikan kesejahteraan," kata Ketua Komisi Rekomendasi Muktamar ke-33 NU Masduki Baidlowi, Jumat (7/8).
NU melihat penguatan ekonomi agraria dibutuhkan karena sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki kultur dan budaya agraris.
Bonus demografi sendiri adalah istilah yang menunjukkan pesatnya ekonomi negara karena banyaknya penduduk usia kerja (15-64 tahun) dan sedikitnya usia tanggungan (0-14 dan 64 tahun ke atas).
Bonus demografi di Indonesia diprediksi akan mencapai puncaknya pada 2028-2031, dengan komposisi 70 persen usia kerja dan 30 persen anak serta lansia.
"Karenanya pemerintah dituntut untuk menyiapkan kebijakan yang komprehensif dari hulu hingga hilir," ujar dia.
Negara juga diminta untuk membuat kebijakan kependudukan yang mendukung pelayanan pendidikan, kesehatan dan keluarga berencana (KB) yang diimplementasikan terutama pada masyarakat desa.
"Isu kependudukan ini menjadi salah fokus perhatian Komisi Rekomendasi menyusul peluang bonus demografi dan kesiapan Indonesia menyongsong MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) pada akhir 2015," ujarnya.
Komisi Rekomendasi juga meminta NU secara organisatoris untuk menyiapkan warga NU dalam menghadapi dan memanfaatkan peluang bonus demografi untuk kemaslahatan umat.
"NU secara organisatoris juga harus memberikan mandat kepada badan otonom (banom) dan lembaga NU yang terkait untuk secara sistematis dan terfokus mengelola program-program terkait peluang bonus demografi ini," kata Masduki.
Dalam hal pendidikan dan kesehatan, Komisi Rekomendasi memandang NU perlu menyusun langkah strategis untuk meningkatkan kualitas warga NU, agar dapat mencetak angkatan kerja yang sehat, terdidik, dan terampil serta memiliki daya saing.
"NU juga perlu menyiapkan program-program untuk mengelola dampak arus migrasi Nahdliyin dari desa dan kota," tutur Masduki.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
