REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-Usulan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk melakukan sertifikasi terhadap para ulama menuai ketidakpercayaan terhadap analisis badan negara yang dibentuk dari Peraturan Presiden RI Nomor 46 Tahun 2010 ini. Pasalnya tak ada parameter yang jelas menerbitkan sertifikat bagi ulama tadi.

"BNPT bekerjalah sesuai bidangnya di bidang penanggulangan terorisme, jangan intervensi ulama,"respon Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia KH Syuhada Bahri menanggapi ide sertifikasi ulama, Senin (10/9).

Rencana yang terlontar dari pernyataan Direktur Deradikalisasi BNPT, Irfan Idris bahwa sertifikasi dai dan ustaz menjadi salah saru cara mencegah ajaran radikal, seperti yang dipraktekkan di negara Singapura dan Arab Saudi. Cara itu ditolak mentah-mentah Syuhada karena sama saja dengan memvonis dan tak mempercayai keilmuan kalangan ulama.

"Mendekati para ulama itu caranya mengajak bicara baik-baik. Kalau dengan sertifikasi justru ulama merasa dicurigai dan muncul ketidaktenangan karena ada semacam stratafikasi melalui sertifikasi BNPT tadi,"jelas Syuhada.

Meski versi BNPT, sertifikasi bertujuan baik, justru bertentangan dengan tradisi keseharian para ulama maupun ustaz. Misalnya, papar Syuhada, dengan sertifikasi ada strata-strata ulama serta klasifikasi yang terbentuk.

Padahal selama ini para ulama saling menghargai masing-masing spesialisasi keilmuan. Bahkan tak pernah ada ungkapan saling mengunggulkan kemampuan. "Saya khawatir justru timbul cara klasifikasi ulama yang menuju radikalisme.

Ikuti Whatsapp Channel Republika