REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rombongan anggota DPR telah melaksanakan kunjungan ke Arab Saudi untuk memastikan pelayanan terbaik bagi jamaah haji Indonesia tahun ini. Dalam kunjungan sebagai bagian dari persiapan haji 2020 itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily, mengatakan setidaknya ada empat komponen yang dipastikan pelayanannya semakin meningkat dalam pelaksanaan haji tahun ini.
Pertama, soal pemondokan atau akomodasi. Politikus Partai Golkar ini mengatakan, mereka meninjau beberapa wilayah di Makkah yang nantinya akan digunakan untuk pemondokan jamaah dalam musim haji tahun ini. Dalam hal ini, pihaknya menekankan agar setiap pemondokan yang digunakan harus standar bintang 3 (tiga). Di samping itu, menurutnya, di setiap hotel harus tersedia air minum, tempat mencuci dan ruang kesehatan untuk setiap kloter. Selain itu, pihaknya juga memastikan agar setiap kamar kapasitasnya tidak terlalu banyak agar jamaah merasa nyaman.
"Kami masih menemukan adanya kamar yang seharusnya kapasitas empat orang, tetapi dalam perhitungan tashrih sebanyak lima orang. Harus diperhatikan tempat penyimpanan koper dan kapasitas toiletnya jika jumlahnya sangat banyak," kata Ace, melalui pesan elektronik kepada Republika.co.id, Senin (27/1).
Sementara untuk proyeksinya, ia menjelaskan akomodasi jamaah di tanah suci ialah sebanyak 173 hotel, yang tersebar di Jarwal, Misfalah, Rei Bakhs, Mahbas Jin, Aziziyah, Raudloh dan Syisyah. Sementara di Madinah, akomodasi jamaah Indonesia harus di kawasan markaziyah.
"Soal detail semua komponen itu, kami harus pastikan setelah ditetapkan BPIH tahun 2020 karena menyesuaikan dengan kebutuhan di lapangan," ujarnya.
Selanjutnya, ia menuturkan bahwa DPR RI juga mengusulkan untuk menambah makanan untuk jamaah haji tahun ini menjadi 50 kali, terutama menjelang wukuf di Arafah. Sebab di tahun-tahun sebelumnya di saat menjelang haji, tidak disediakan karena alasan padatnya menjelang puncak haji.
Menurutnya, ketersediaan makanan ini penting karena jamaah haji membutuhkan stamina saat menjalankan puncak haji. Pasalnya, jika jamaah membeli makanan di rumah makan, belum tentu tersedia di sekitaran jamaah tinggal. Sementara jamaah juga dilarang memasak oleh pihak hotel.
"Kami juga meminta agar ketersediaan makanan ini cita rasa Indonesia dengan menu yang beragam. Kami minta pengawasan yang higienis dan kualitas gizinya diperhatikan," lanjutnya.
Tidak hanya itu, ia mengatakan pihaknya juga mengingatkan kepada Kementerian Agama agar menggunakan produk-produk Indonesia dalam bahan makanan bagi jamaah mereka. Misalnya, beras, ikan, sayur-sayuran, daging, bumbu dan lain-lain berasal dari Indonesia. Hal ini menurutnya dapat mendorong perekonomian Indonesia.
Selanjutnya, Ace menjelaskan bahwa pihaknya meminta agar kualitas transportasi bus shalawat ditingkatkan. Bus sholawat ini akan membawa jamaah haji Indonesia dari hotel ke Masjid Al-Haram. Karena itu, pihaknya meminta agar kualitas bus dan frekuensi bus ditingkatkan.
Lobi untuk tambahan kuota haji (infografis).
Selain itu, DPR RI juga menyoroti soal pelayanan di Arafah, Mudzdalidah dan Mina. Dalam hal ini, Ace mengatakan bahwa pihaknya meminta agar kualitas tenda dan AC di ketiga tempat tersebut ditingkatkan.
Ke depan, Ace mengatakan DPR RI akan melakukan pengawasan kembali terkait hal-hal yang merekatekankan dalam persiapan haji 2020 ini. Ia menegaskan, bahwa mereka akan terus memastikan agar standar-standar dasar pelayanan kepada jamaah haji terus ditingkatkan. Kalau pun tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, kata dia, tentu akan mereka evaluasi.
Namun demikian, ia belum bisa menjelaskan secara rinci soal kontrak terkait berbagai persiapan haji di tanah suci. Menurutnya, hal itu merupakan kewenangan Kemenag RI dengan pihak Arab Saudi. Di sini, Komisi VIII DPR RI telah menyampaikan aspek standar-standar dan indikator pelayanan yang terbaik untuk jamaah.
"Kami akan segera memutuskan BPIH tahun 2020 lebih cepat. Insya Allah akhir bulan Januari 2020. Sehingga, pihak Kementerian Agama segera untuk bekerja menyediakan akomodasi, katering dan transportasinya setelah kami putuskan BPIH secara resmi," tambahnya.
Sebelumnya, dalam kunjungan ke Saudi itu DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Aziz Syamsuddin bertemu dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Muhammad Saleh Bin Taher Benten, pada Jumat (24/1) lalu. Dalam pertemuan itu, Azis menyampaikan tentang penambahan kuota, biaya visa dan pelayanan haji lainnya.
DPR RI mengharapkan agar kuota jamaah haji untuk Indonesia ditambah menjadi 250.000 jamaah. Sementara itu, Benten juga menyampaikan kemungkinan ditambahnya kuota haji Indonesia setelah penandatanganan MoU antara Menteri Agama RI dengan Menteri Haji Saudi pada Desember 2019 lalu sebesar 221.000 jamaah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
