REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (Himpuh) menerima kunjungan silaturahim Pimpinan Redaksi Republika Irfan Junaedi di kantor Himpuh, Jakarta, Kamis (19/5) petang.
Irfan diterima Ketua Himpuh H Baluki Ahmad dan Sekjen Himpuh, H Mucharom. Hadir dalam pertemuan tersebut wartawan senior Republika Ikhwanul Kiram serta sejumlah anggota Himpuh.
Dalam pertemuan tersebut, Baluki menyampaikan jumlah persoalan yang terkait dengan penyelenggaraan umrah dan haji khusus, termasuk kabar pemerintah akan ikut mengatur penyelengaraan umrah.
"Saat ini masih dalam draft dan setelah reses akan dibahas antara dewan dan pemerintah. Kita sudah menyampaikan masukan kepada DPR agar ada jaminan terhadap usaha kami," ujar Baluki.
Baluki mengungkapkan, jika nanti penyelenggaraan umrah dikelola pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama maka tentu pemerintah tidak bisa melakukan intervensi langsung kepada persoalan yang menjadi urusan pengusaha.
"Masyarakat perlu tahu juga dengan persoalan ini, karena regulasi umrah ini akan menyangkut urusan jamaah," katanya.
Lewat media, Baluki berharap persoalan seputar regulasi umrah sebelum disetujui DPR dan pemerintah mendapat masukan positif dari masyarakat.
"Ini persoalan yang publik harus ketahui soal penyelenggaraan umrah dan haji," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
