REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Islamophobia yang selama ini berkembang pesat di negara barat amat sangat merugikan dunia Islam. Kaum Muslim pun diminta untuk mencari solusi terkait kian meningkatnya Silamphobia tersebut. Salah satu cara yang dinilai dapat mengubah 'mindset' tersebut adalah peran serta masyarakat Islam di dunia.

Menurut Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mahmoud Farazandeh, peran masyarakat Muslim dan sejumlah kegiatan organisasi Islam dapat mengubah pandangan 'Islamofobia' menjadi Islam sebagai agama kedamaian. "Sejumlah negara besar di dunia memandang Islam sebagai ancaman yang amat menakutkan dengan dugaan melakukan pengeboman, teror serta kekerasan di sejumlah negara," ujar Dubes Iran saat berkunjungan ke Sekretariat Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Jakarta, Rabu (22/12).

Menurut Farazandeh, mereka yang melakukan kekerasan memiliki pemikiran serta pemahaman yang radikal dan ekstrim sehingga amat merugikan dunia Islam. "Iran dan Muhammadiyah ingin meneruskan kerja sama yang telah kami bentuk sebagai upaya pembangunan dan pemajuan umat di seluruh dunia. Peranan organisasi masyarakat ini amat penting untuk membangun opini mengenai Islam," kata Dubes Iran.

Ketua PP Muhammadiyah, Din Syamsudin, dalam perbincangan itu mengatakan bahwa antara umat Muslim Sunni dan Syiah tidak terdapat perbedaan karena keduanya mengakui Tuhan dan Rasul yang sama, oleh karena itu hal tersebut perlu diluruskan agar tidak memecah persaudaraan umat Islam.

"Dengan ini kami ingin mengadakan kerja sama antara Iran dengan PP Muhammadiyah untuk mempererat hubungan dan membentuk kerja sama dalam bidang pendidikan serta ilmu pengetahuan untuk memajukan umat," kata Din.

Salah satu upaya dalam mempererat hubungan tersebut dilakukan kedua pihak dengan mengadakan seminar bertema "Islam, Perdamaian, dan Keadilan Global" sebagai upaya yang akan disampaikan kepada masyarakat internasional bahwa terdapat ketidak-adilan global yang sedang terjadi dan sebagai upaya menghilangkan Islamofobia.

PP Muhammadiyah juga telah menyatakan penyesalannya terhadap Prancis mengenai pelarangan Burqa dan cadar kepada Direktur Jenderal Urusan Asia Tenggara dari Kementerian Luar Negeri Prancis, Charles Henri Brossoeau, yang dinilai sebagai sikap yang tidak menghargai kebebasan beragama yang merupakan bagian dari demokrasi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika