REPUBLIKA.CO.ID,BOGOR--Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia atau ICMI dituntut berada di garis depan menghadapi tantangan globalisasi yang dihadapi bangsa. Menurut Ketua Dewan Kehormatan ICMI, BJ Habibie, setelah perjalanan panjang 20 tahun ICMI yang aktif membawa Indonesia lebih demokratis dan lebih transparan tetapi harus mampu menjaga budaya sendiri dan memberdakayan bangsa.

"Karenanya perlu dasar hukum pendidikan dan pembudayaan," ujarnya saat memberikan sambutan di pembukaan Muktamar V ICMI di Bogor, Ahad (5/12).

Selain itu, dikatakan Habibie, untuk masa mendatang pun ICMI harus tetap aktif memantapkan pimpinan yang egaliter. Sebab, kepemimpinan yang ada di Indonesia saat ini bersifat feodal yang diakibatkan oleh rakyat sendiri.

ICMI mesti mampu mengoptimalkan 5 K yaitu Kualitas berpikir, bekerja, berkarya, iman dan iptek serta kualitas kehidupan sehingga terjamin kualitas ketentraman, keadilan dan hak asasi dan kewajiban manusia secara seimbang. "Tetapi orang terlalu peduli HAM dan abaikan KAM,"kata dia.

Tak hanya itu, mantan presiden RI ini mengatakan, ICMI mesti memelihara kualitas ketentraman, keadilan dan pemerataan SDM yang terbarukan dan berbudaya. Ini sesuai dengan prinsip pembangunan masyarakat madani. Sebab, inti pembangunan peradaban terletak pada pembaruan kualitas SDM.

Dalam pembentukan masyarakat madani tersebut ada tiga unsur penting yaitu budaya, agama, imtak dan iptek. Proses pembudayaan yang berkualitas tinggi tersebut memerlukan pendidikan yang bermutu dan payung hukum. Di sini, ICMI bisa berkonstribusi memberikan rumusan kurikulum. "Dua puluh persen anggaran pendidikan harus untuk pendidikan dan pembudayaan," cetus mantan ketua umum ICMI ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika