REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK--Salah satu organisasi massa Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah, akan merayakan Idul Adha pada Selasa (16/11) besok. Muhammadiyah Kota Depok juga akan menyelenggarakan shalat Idul Adha yang dipusatkan di Jalan Perikanan, Pancoran Mas, Kota Depok.
“Kami meneruskan maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah agar melaksanakan sholat Idul Adha, Selasa nanti. Semuanya sudah dikondisikan dan dipublikasikan,” kata Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Depok, Farkhan AR kepada para wartawan, Senin (15/11).
Namun, Farhan menuturkan, dirinya sudah menginstruksikan kepada seluruh jajarannya di tingkat ranting atau kelurahan untuk menyelenggarakan shalat Id di tempat masing-masing. Terdapat 28 lokasi yang tersebar di seluruh kota Depok. Dirinya mengaku akan menyampaikan khotbah Hari Raya Idul Adha di kelurahan Pancoran Mas, Jl Perikanan. “Kami sudah siap, bahkan mengiklankannya. Baik dari lokasi, imam maupun khotibnya,” paparnya.
Farkhan menuturkan, organisasi yang dipimpinnya terdapat 33 ranting, memiliki TK Aisyah sebanyak 21, MI sampai Madrasah Aliyah sebanyak 28 dan satu panti asuhan. Ia berharap dengan perbedaan ini, umat Islam tetap menjunjung nilai tenggang rasa dan ukhuwah Islamiyah. "Intinya, dengan momentum hari raya ini, kita tingkatkan semangat berkurban,” jelasnya.
Sementara itu, Rois Syuriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Depok KH Syihabudin Ahmad mengaku mengikuti ketetapan pemerintah. Menurutnya, pihaknya mengikuti metode Rukyat dan Hari Raya Idul Adha jatuh pada hari Rabu, 17 November 2010. Meski begitu, pihaknya mengimbau kepada masyarakat agar tetap menjunjung tinggi nilai toleransi beragama.
Menurutnya, dengan adanya perbedaan tersebut, masyarakat dapat memahami dan bertambah pengetahuan agamanya. “Kami menyelenggarakan shalat Id bersamaan dengan pemerintah. Dengan adanya perbedaan ini, masyarakat agar lebih toleran. Tentu, agar masing-masing pihak memberikan penjelasan kepada masyarakat,“ tuturnya.
Sementara itu, Kepala kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Depok H Nur Muhammad mengakui perbedaan tersebut memiliki rujukan hukum masing-masing. Hanya saja, pemerintah pusat menggunakan metode Rukyat dalam penentuan hari raya dan mendapatkan kesepakatan dari beberapa ormas. Secara tegas, ia mengharapkan dengan perbedaan yang terjadi tidak menjadi masalah.
Nur mengimbau, agar umat Islam dapat bersama-sama memperingati hari raya berdasarkan ketetapan pemerintah. “Bagi yang lebih dulu, ya tidak apa-apa. Tidak jadi masalah,” imbuhnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika