REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-Pemerintah diminta konsisten dan berkomitmen memaksimalkan penggunaan sisa kuota haji reguler 2010 sebesar 3.322 porsi. Sebab, pengelolaan sisa kuota tersebut mempertaruhan kredibilitas Indonesia di hadapan pemerintah Arab Saudi.

Menurut Ketua Rabithah Haji Indonesia (RHI) Ade Marfuddin pemerintah harus bijak menyikapi keberadaan sisa kuota tersebut.”Kebutuhan masyarakat menjadi prioritas utama bagi pertimbangan pemerintah kelak,”ujar dia saat dihubungi Republika di Jakarta, Rabu (15/9)

Ade mengemukakan, mekanisme paling baik adalah melihat kondisi daftar antrian yang dimiliki masing-masing daerah. Propinsi yang memiliki daftar antrian panjang sepatutnya mendapat jatah porsi lebih banyak. Selain itu, pemerintah penting mempertimbangkan faktor seperti keberadaan mahram antara suama dan isteri misalnya.

Menurut Ade, apabila pengelolaan sisa kuota tersebut tidak maksimal pemerintah disarankan menggandeng pihak swasta. Akan tetapi, jika opsi ini juga masih belum mampu mengakomodir sisa kuota maka konsekwensinya pemerintah harus menanggung kerugian akibat pemondokan dan akomodasi yang telah dipesan sesuai sebesar sisa kuota itu.

Beban biaya kerugiaan atas penyewaan, tandas Ade, tak boleh dibebankan ke jemaah haji. Ke depan, apabila kejadian serupa terulang maka seyogyanya pemerintah Indonesia tak perlu lagi meminta tambahan kuota ke pemerintah Arab Saudi.”Maksimalkan saja yang diberi sayang jika kuota tidak habis dan disia-siakan,”ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika