REPUBLIKA.CO.ID,SEMARANG--DPR tetap meminta agar pemerintah menurunkan biaya haji tahun ini. Sampai saat ini, pembicaraan biaya haji itu belum bisa dituntaskan DPR dengan Kementerian Agama.

''DPR sedang mengupayakan penurunan ongkos ibadah haji yang komponennya meliputi pengurangan biaya penerbangan serta biaya tidak langsung lainnya,'' ujar Ketua Komisi VIII DPR, Abdul Kadir Karding, di Semarang, Jumat (11/6).

DPR  tetap menginginkan ongkos ibadah haji melalui komponen biaya penerbangan dan biaya tak langsung ini dapat diturunkan. Namun pertemuan antara DPR dengan pemerintah serta pemangku kepentingan lain dalam pelaksanaan ibadah haji ini belum mencapai kesepakatan nominal penurunan.

Menurut Karding, Garuda Indonesia yang selama ini menjadi maskapai penyedia layanan penerbangan ibadah haji hanya bersedia memberikan penurunan biaya sekitar 18 dolar AS  per jamaah. Sedangkan terkait dengan biaya tidak langsung, DPR melihat masih ada celah untuk menekannya. ''Seperti ongkos petugas, biaya seragam, asuransi, dan lain-lainnya,'' paparnya.

''Termasuk dengan potensi pembiayaan haji melalui subsidi silang, dari bunga simpanan biaya haji yang jumlahnya diperkirakan mencapai Rp 2,1 triliun,'' tambah politikus PKB ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika