JAKARTA--Rais Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah KH Masruri Mughni meminta polemik seputar susunan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2010-2015 diakhiri. "Kepengurusan PBNU yang baru ini harus terlebih dahulu diberikan kesempatan untuk bekerja," kata Masruri dalam pernyataan tertulisnya di Jakarta, Selasa.

Dikatakannya, Muktamar NU ke-32 di Makassar telah menyepakati bahwa penyusunan kepengurusan PBNU menjadi tanggung jawab rais aam dan ketua umum terpilih selaku mandataris, yakni KH Sahal Mahfudh dan KH Said Aqil Siroj, dibantu tim formatur. "Jadi, kalau sudah diumumkan, sudah tidak perlu lagi dipersoalkan. Harus diingat, tim formatur tugasnya hanya membantu memberikan masukan dan saran. Tidak malah mendikte apalagi memaksa Mbah Sahal dan Kiai Said," katanya.

Menurut dia, kalau pun ada masukan, kritik, dan saran sebaiknya disampaikan dengan cara bijak dan santun, serta menjunjung akhlak yang baik. "Mari semuanya berkhidmat untuk kebesaran jam'iyyah (organisasi) Nahdlatul Ulama," katanya. Terkait masuknya Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) As'ad Said Ali sebagai wakil ketua umum PBNU, Masruri meminta warga NU tidak melihat aspek BIN-nya saja.

"Pak As'ad itu bukan orang lain. Selama ini beliau sudah terjun dan bekerja untuk kebesaran jam'iyyah NU," katanya. Menurutnya, As'ad merupakan figur asli NU, lahir dan besar dalam lingkungan NU. Orangtua dan kakek As'ad merupakan kiai sekaligus tokoh NU di Kudus, Jawa Tengah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika