REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, meminta tidak ada pandang bulu terhadap paham-paham di luar demokrasi yang dianut di Indonesia. Karena itu, ia berharap, sikap galak yang diterapkan pemerintah mampu diarahkan ke semua paham di luar demokrasi.
"Kalau mau galak, galak ke semua, jangan pandang bulu," kata Haedar saat memberi tausiyah di peresmian Kampus 1 SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, Ahad (20/8).
Ia pun menegaskan, sikap Muhammadiyah, yang menentang segala bentuk negara di luar demokrasi untuk ada di Indonesia, yang berasaskan Pancasila dan UUD 45. Baik itu negara agama, sekuler, komunis, maupun separatis yang ingin lepas dari Indonesia.
Haedar sempat mengungkapkan keheranannya, atas sikap yang dirasa cukup tidak sama yang diterapkan pemerintah Indonesia. Pasalnya, ketegasan pemerintah membubarkan salah satu ormas yang dianggap ingin menerapkan khilafah, tidak terlihat atas gerakan separatis.
"Ada yang mengibarkan bendera separatis dibiarkan saja, bendera komunitas dibiarkan saja, gitu aja kok repot, tidak bisa, kita harus repot soal ini," ujar Haedar.
Sebab, lanjut Haedar, sekali saja pengibaran bendera separatis dibiarkan terjadi di Indonesia, gerakan-gerakan penentang paham Pancasila akan terus terjadi. Ia menilai, kemunculan seperti itu tidak bisa dibiarkan apalagi dengan alasan kultural.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
