REPUBLIKA.CO.ID,  RIYADH -- Pemerintah Arab Saudi melarang ulama memberikan ceramah berisikan muatan politis. Bagi ulama yang melanggar akan dipecat.

Riyadh merasa khawatir dengan perkembangan efek Musim Semi Arab yang masih berlangsung. Saat ini, Mesir kembali bergejolak. Begitu pula dengan Suriah dan negara Timur Tengah lainnya.

Di saat bersamaan, banyak warga Saudi yang ambil bagian dari pergolakan itu. Ini lah yang membuat Riyadh merasa perlu melakukan gerakan preventif untuk pengaruh yang lebih riskan.

"Kami akan memecat siapa saja yang mengubah tema religius dalam khutbah menjadi pidato politik," kata Shaik Abdul Mohsin bin Abudl Aziz Al Shaikh, Deputi Menteri Urusan Islam, seperti dilansir zawya.com, Rabu (18/4).

Mohsin mengatakan kementerian Urusan Islam memikul tanggung jawab guna berdialog dengan para ulama melalui Dewan Urusan Masjid. Pada dialog itu, Kementerian mengharapkan para ulama menghindari isu-isu politik.

"Jika itu dilakukan, maka Kementerian membolehkan ulama itu melanjutkan khutbahnya. Apabila melenceng dari aturan yang sudah disepakati maka ulama yang bersangkutan akan dipecah," kata dia.

Mohsin menegaskan setiap masjid haruslah menjadi pusat promosikan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. "Masjid merupakan pemersatu umat Islam. Bukan untuk memecah belah," kata dia.

Selama beberapa tahun terakhir, negara-negara Teluk telah menaruh fokus perhatian perkembangan Musim Semi Arab. Fokus tersebut termasuk pengawasan terhadap ceramah para ulama.

Ikuti Whatsapp Channel Republika