REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Bidang Hubungan Antar Agama dan Peradaban Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Syafiq Mughni meminta pemerintah menegakkan aturan yang berlaku dalam isu kerukunan umat beragama.
Aturan pembangunan rumah ibadah itu jelas, yakni Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 yang menjadi acuan dalam pendirian rumah ibadah. "Pemerintah harus mengawal aturan dan perlu ada enforcement (penegakan)," katanya kepada Republika.co.id, Selasa (10/11).
Belakangan, kerukunan umat beragama di Indonesia mendapat ujian dan berkaitan dengan konflik pendirian rumah ibadah seperti di Tolikara, Aceh Singkil, Manokwari, dan terbaru di Bitung. Syafiq mengatakan, pemerintah punya peran yang sangat menentukan dalam menjaga kerukunan umat beragama.
Pemerintah, ujarnya, harus berada di barisan terdepan karena memiliki sumber daya yang cukup. Pemerintah pun dituntut menampilkan sikap positif terhadap keragaman. Artinya, kata Syafiq, pemerintah memberi hak pada seluruh umat beragama di Indonesia untuk melaksanakan ibadah sesuai aturannya.
"Insya Allah kalau (peraturan) ditaati maka pintu lahirnya konflik bisa diperkecil," kata Syafiq. (Baca: Terindikasi Konflik Rumah Ibadah Disengaja)
Ia melanjutkan, masyarakat juga memiliki tugas untuk terus menegakkan toleransi, menghargai kerukunan, dan membangun kerja sama antaragama untuk keadaan yang lebih baik. Jika tidak, masyarakat akan mudah diprovokasi oleh oknum-oknum tertentu untuk membuat situasi lebih kacau.
"Bisa jadi bahwa ada skenario dari pihak tertentu sehingga bermunculan konflik di banyak tempat," ujarnya.
Hal itu, kata Syafiq, dapat membuat citra buruk bagi umat beragama dan bangsa. Ia pun mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk menjaga komitmen kebangsaan secara bersama-sama. "Kita ingin menjaga keragaman dan dikelola sebagai kekuatan bukan sebagai kelemahan."
Ikuti Whatsapp Channel Republika
