REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Muktamar Muhammadiyah ke-47 akan mengangkat sejumlah isu yang berkaitan dengan tema besar muktamar "Gerakan Pencerahan Menuju Indonesia Berkemajuan". Isu-isu yang akan menjadi pembahasan muktamirin pada 3 hingga 7 Agustus yaitu negara pancasila sebagai darul ahdi wassyahadah, strategis keumatan dan Islam universal, serta praktik buruk neo feodal dalam politik negara.

"Muhammadiyah ingin hadir menjadi kekuatan yang bisa berkiprah optimal," kata Ketua Komite Pengarah Muktamar Muhammadiyah ke-47 Haedar Nashir dalam jumpa pers di Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat (31/7).

Haedar mengatakan, Muhammadiyah dalam isu negara pancasila sebagai darul ahdi wassyahadah atau negara kesepberupaya mengembalikan peran pancasila. Menurut Haedar, untuk mewujudkan bangsa unggul maka Indonesia perlu menjadikan pancasila sebagai energi nasional. "Kita bangun konsensus bangsa dan kita majukan. Indonesia harus menjadi negara yang berkemajuan," kata Haedar.

Muhammadiyah juga merasa gundah dengan situasi kebangsaan saat ini. Isu strategis keumatan dan Islam secara universal pun akan dibahas dalam muktamar. Berkaitan dengan neo feodal, Haedar menyatakan saat ini marak terjadi praktik politik dinasti. Praktik tersebut pun dinilai jauh dari nalar dan produktivitas. "Itu sudah keluar dari substansi demokrasi," kata Haedar.

Haedar mengatakan, Muhammadiyah ingin muslim sebagai mayoritas di Indonesia menjadi kekuatan transformatif. Islam pun harus menjadi agama peradaban. "Islam Indonesia menjadi pemandu kemajuan bangsa dan menjadi uswatun hasanah dalam konteks universal," terangnya.

Muhammadiyah, kata Haedar, ingin memberikan lompatan ke depan, menciptakan bangsa yang berkarakter maju, berbudaya iptek, dan unggul. "Isu-isu itu akan dielaborasi lebih lanjut dalam muktamar," kata Haedar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika