REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Di tengah pro kontra penerapan ahlul halli wal ‘aqdi (Ahwa), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menetralisirnya dengan mengirimkan surat edaran pelaksanaan hasil Munas ke-3 tentang Ahwa kepada PWNU dan PCNU se-Indonesia.

Surat tertanggal 8 Juli 2015 itu ditandatangani oleh Pj. Rais Aam PBNU KH Musthofa Bisri, Katib Aam PBNU KH Malik Madani, Ketum PBNU KH Said Agil Siradj, dan Sekjen PBNU Marsudi Syuhud. Dilansir dari situs resmi nu.or.id, Selasa (28/7), surat tersebut berisi empat butir kesepakatan.

Pertama, pemilihan Rais Aam pada Muktamar ke-33 NU akan dilaksanakan dengan sistem Ahwa. Sistem ini merupakan penerapan cara musyawarah mufakat sebagaimana pasal 41 Anggaran Rumah Tangga (ART) NU.

Kedua, ahlul halli terdiri atas sembilan ulama dengan kriteria sebagaimana termaktub dalam pasal 2 ayat (4) Keputusan Munas Alim Ulama NU 2015.

Ketiga, PW dan PC harus menyerahkan sembilan nama ahlul halli yang diusulkan saat registrasi peserta muktamar, sebagai bagian dari administrasi pendaftaran. Hal ini diatur dalam pasal 5 ayat (2) Keputusan Munas Alim Ulama NU 2015.

Keempat, PW dan PC harus memusyawarahkan sembilan nama yang akan diusulkan tersebut.

Dalam surat edaran tersebut, disertakan empat bundel lampiran keputusan Munas Alim Ulama NU tanggal 14-15 Juni, penjelasan kronologis asal muasal ahlul halli, nama-nama 39 ulama yang diusulkan, dan formulir usulan 9 nama ahlul halli.

Ikuti Whatsapp Channel Republika