REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rekonsiliasi secara permanen di Burundi baru menemukan titik terang pada pertengahan tahun 2000. Perdamaian antara kelompok-kelompok yang bertikai dimediasi oleh Afrika Selatan. Masyarakat Burundi pun berharap suasana damai bisa terwujud secepatnya.
Mereka berharap bangkit membangun negara dan memperbaiki sendi kehidupan masyarakat setelah porak poranda. Mereka ingin hidup sejahtera, keluar dari predikat sebagai salah satu negara termiskin di dunia. Membina toleransi dan kerukunan antaretnis, suku, serta agama, kini menjadi fokus utama.
Pemerintah belajar dari kesalahan. Usai pemilihan presiden bulan Agustus 2005, yang dimenangkan Pierre Nkurunziza, tokoh dari etnis Hutu, sejumlah program rekonsiliasi disiapkan. Tujuannya untuk mengantisipasi timbulnya benih-benih perpecahan di tingkat komunal.
Secara praksis, pemerintah ingin menghilangkan diskriminasi. Nantinya, semua kelompok memiliki kedudukan yang sama, kesempatan yang sama untuk berkiprah di berbagai bidang. Tekad ini kemudian dituangkan dalam konstitusi negara.
Komunitas Muslim turut mendapatkan berkah. Rasa syukur terbesar berupa pengakuan terhadap Hari Raya Idul Fitri. Pada 2005, Pemerintah Burundi menetapkan Idul Fitri sebagai hari libur nasional dan segera disambut penuh haru oleh segenap umat.
Inilah untuk kali pertama masyarakat Muslim Burundi dapat merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan khusyuk. Mereka bisa melaksanakan kegiatan keagamaan di hari penuh berkah tanpa perlu khawatir mendapatkan gangguan ataupun hambatan.
Ribuan umat dari berbagai wilayah pun hadir ketika berlangsung pelaksanaan shalat Ied di lapangan terbuka di ibu kota Bujumbura. Umat tak ingin melewatkan kesempatan menjadi bagian dari jamaah shalat Ied. Ekspresi kegembiraan tak henti diperlihatkan. Doa pun senantiasa dipanjatkan atas karunia Allah SWT ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
