REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Direktur Pengawasan Haji Khusus dan Umrah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj), Ahmad Abdullah mengatakan, pihaknya mengarahkan pengawasan untuk melindungi hak jamaah, mencegah penyimpangan, memastikan kepatuhan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), menjaga mutu layanan, serta menangani persoalan yang muncul.

Ia mengungkapkan hingga September 2026 terdapat sekitar 189 pengaduan yang sedang ditangani. Dari jumlah tersebut, sekitar 74 berkaitan dengan haji khusus, sedangkan 93 pengaduan berkaitan dengan haji dan umrah.

Abdullah mengatakan, modus yang ditemukan antara lain penipuan dan penggelapan. Sebagian kasus dapat dimediasi antara jamaah dan PPIU. Namun, kasus yang tidak menemukan titik temu diserahkan kepada aparat penegak hukum.

"Yang tidak bisa kita tangani, kita serahkan langsung ke Bareskrim Polri. Itu ada kurang lebih sekitar 64 karena tidak ada titik temu antara jamaah, baik umrah maupun haji khusus, dengan pihak PPIU-nya," ujarnya dalam Media Briefing bertema "Potret Umrah Indonesia Hari Ini: Tantangan, Pembenahan, dan Perlindungan Jemaah" di Kantor Kemenhaj RI, Jakarta, Selasa (29/9/2026). 

Kemenhaj juga melakukan pengawasan langsung selama 24 jam di bandara. Pengawasan dilakukan dalam tiga sif untuk memastikan jamaah diberangkatkan oleh PPIU yang memiliki izin.

Menurut Abdullah, rata-rata terdapat 125-150 PPIU setiap hari yang memberangkatkan jamaah umrah. Pengawasan tidak hanya dilakukan di Soekarno-Hatta, tetapi juga di sejumlah titik keberangkatan lain seperti Surabaya, Makassar, Denpasar, Lombok, Balikpapan, Banjarmasin, Medan, dan Aceh.

Ikuti Whatsapp Channel Republika