REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) menegaskan bahwa data warga Nahdlatul Ulama (NU) merupakan amanah yang tidak boleh diperjualbelikan ataupun dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Penegasan itu disampaikan Gus Yahya saat meluncurkan platform digital "Saadatuna" di Jakarta, Rabu (5/8/2026).
Menurut Gus Yahya, di era digital, menjaga keamanan data warga menjadi bagian dari pelaksanaan prinsip al-amanah wal wafa bil ahdi (dapat dipercaya dan menepati janji), salah satu dari lima prinsip dasar Mabadi Khaira Ummah yang dirumuskan oleh KH Mahfudz Shiddiq.
"Data warga ini amanah, bukan milik pengurus. Jadi ndak bisa diperjualbelikan. Ndak bisa dipinjam untuk politik atau apa. Dan itu harus ada jaminan," ujar Gus Yahya dalam siaran persnya, Kamis (6/8/2026).
Ia mengatakan, PBNU tengah membangun sistem teknologi yang mampu menjamin keamanan data warga. Dengan sistem tersebut, data hanya dapat digunakan sesuai peruntukannya, yakni untuk kemaslahatan warga NU.
Bahkan, kata dia, warga nantinya dapat memastikan sendiri bahwa data mereka tetap aman. "Warga bisa mengecek bahwa datanya selamat. Dan saya pribadi siap mempertanggungjawabkan di hadapan warga, di hadapan pengurus, di hadapan Allah SWT," ucapnya .
Peluncuran Saadatuna merupakan upaya PBNU mengontekstualisasikan Mabadi Khaira Ummah, yakni prinsip dasar pembentukan umat terbaik yang digagas KH Mahfudz Shiddiq.
Gus Yahya menjelaskan, prinsip pertama adalah ash-shidqu atau kejujuran. Menurut dia, kejujuran menjadi fondasi utama dalam membangun peradaban maupun organisasi."Sebelum segala sesuatu, nomor satu itu kejujuran. Makanya KH Mahfudz Shiddiq itu menempatkan as-Shidqu itu nomor satu paling dulu,"kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika