REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah RI menyiapkan sejumlah skenario penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 menyusul eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah yang mulai berdampak pada jalur penerbangan internasional. Menteri Haji dan Umrah, M Irfan Yusuf (Gus Irfan) mengatakan, sampai saat ini belum terdapat indikasi meredanya konflik.
"Dengan mempertimbangkan dinamika situasi keamanan kawasan serta potensi gangguan terhadap seluruh transportasi udara internasional, diperlukan penyusunan skenario penyelenggaran haji yang komprehensif," ujar Gus Irfan dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Rabu (11/3/2026).
Ia menegaskan, keselamatan jamaah menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan yang diambil pemerintah. "Prinsip utama dalam penyusunan skenario ini adalah menjaga keselamatan dan keamanan jemaah haji sebagai perintah tertinggi. Ini sejalan dengan permintaan atau perintah Presiden tadi malam," ucap Gus Irfan
Menurut dia, konflik yang meningkat di kawasan Timur Tengah telah menyebabkan beberapa negara menutup ruang udara, terutama di jalur penerbangan yang biasa dilalui pesawat menuju kawasan Teluk. Penutupan tersebut mengganggu penerbangan internasional, khususnya penerbangan transit yang biasa digunakan jamaah umrah maupun haji dari berbagai negara.
Hingga 11 Maret 2026, tercatat sekitar 50.374 jamaah umrah masih berada di Arab Saudi, dan sekitar 14.115 di antaranya berpotensi tertahan akibat gangguan penerbangan. Pemerintah juga mencatat ada 1.239 Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang terlibat dalam penanganan situasi tersebut.
Meski demikian, pemerintah memastikan kondisi keamanan di kota-kota utama Arab Saudi seperti Jeddah, Makkah, dan Madinah masih aman dan kondusif bagi jamaah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika