REPUBLIKA.CO.ID, DOHA – Gerakan Perlawanan Islam Hamas kembali menegaskan bahwa mereka menolak intervensi asing dalam pengelolaan Jalur Gaza.
Pernyataan tersebut ditujukan pada Dewan Perdamaian yang dibentuk Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
Dalam sebuah konferensi di Doha, Qatar, Ahad (8/2/2026), pemimpin senior Hamas, Khaled Meshaal, mendesak Dewan Perdamaian mengambil pendekatan seimbang yang akan memungkinkan rekonstruksi Gaza dan masuknya aliran bantuan untuk sekitar 2,2 juta penduduknya. Namun, dia menekankan bahwa Hamas menolak adanya pemerintahan asing di Gaza.
"Kami berpegang teguh pada prinsip-prinsip nasional kami dan menolak logika perwalian, intervensi eksternal, atau pengembalian mandat dalam bentuk apa pun," kata Meshaal, dikutip laman Al Arabiya.
Dia menambahkan, bahwa rakyat Palestina harus berada di bawah pemerintahan Palestina. "Gaza milik rakyat Gaza dan Palestina. Kami tidak akan menerima pemerintahan asing," ujar Meshaal.
Sebuah komite teknokrat Palestina telah dibentuk dengan tujuan mengatur pemerintahan di Jalur Gaza untuk sementara. Komite tersebut beroperasi di bawah Dewan Perdamaian. Namun belum jelas apakah, atau bagaimana, komite tersebut akan menangani isu demiliterisasi Gaza.
Selain Dewan Perdamaian, Presiden AS Donald Trump juga membentuk Dewan Eksekutif Gaza, yakni sebuah panel penasihat untuk komite teknokrat Palestina.
Dewan Eksekutif Gaza beranggotakan tokoh-tokoh internasional, termasuk Utusan Khusus AS untuk Timur Tengah Steve Witkoff, mantan perdana menteri Inggris Tony Blair, dan Jared Kushner yang notabene menantu Trump.
Lihat postingan ini di Instagram
Ikuti Whatsapp Channel Republika