REPUBLIKA.CO.ID, BEIRUT — Gerakan perlawanan Islam di Palestina, Hamas, mengecam keras keterlibatan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di dalam apa yang disebut "Dewan Perdamaian" untuk Gaza. Hamas menyebutnya sebagai tanda berbahaya yang merusak keadilan dan akuntabilitas.
Dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan pada Kamis (22/1/2025), Hamas menyatakan, "Kami mengecam keras dimasukkannya penjahat perang Netanyahu, yang dicari oleh Mahkamah Pidana Internasional, ke dalam Dewan Perdamaian untuk Gaza."
Gerakan tersebut menegaskan, partisipasi Netanyahu bertentangan dengan prinsip-prinsip yang seharusnya diwakili oleh dewan semacam itu. Hamas memperingatkan bahwa "penjahat perang Netanyahu terus menghambat kesepakatan gencatan senjata di Gaza dan melakukan pelanggaran paling keji dengan menargetkan warga sipil tak bersenjata."
Hamas menekankan bahwa "langkah pertama menuju stabilitas terletak pada penghentian pelanggaran pendudukan dan meminta pertanggungjawaban semua pihak yang bertanggung jawab atas genosida dan kelaparan."
Pernyataan ini muncul setelah Presiden AS Donald Trump dan sejumlah pemimpin internasional menandatangani dekrit pada Kamis yang membentuk "Dewan Perdamaian" terkait Jalur Gaza. Penandatanganan dilakukan saat Forum Ekonomi Dunia (WEF 2026) di Davos, Swiss.
Ikuti Whatsapp Channel Republika