REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Bencana kemanusiaan yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat kian menegaskan lemahnya respons negara di level pusat. Di tengah keterbatasan pemerintah daerah menangani dampak bencana, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Busyro Muqoddas menyoroti keterlambatan pemerintah pusat menetapkan status darurat nasional, yang dinilainya berdampak serius hingga mendorong Pemerintah Aceh meminta bantuan langsung ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Busyro mengatakan bahwa persoalan yang terjadi di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah daerah saja. Mustahil bencana yang terjadi bisa ditangani oleh pemerintah daerah saja meski sudah berusaha tetap mengalami keterbatasan.
"Nah, saya dan kita semuanya mendengar bahwa keterlambatan dari pemerintah pusat untuk menentukan status darurat kemanusiaan secara nasional (di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatra Barat) ini akibatnya banyak sekali," kata Busyro saat Konferensi Pers Virtual untuk Desakan Penetapan Status Bencana Nasional, Senin (15/12/2025)
Busyro menegaskan bahwa keterlambatan yang berlebihan dari pemerintah pusat dalam menetapkan status bencana nasional di Sumatra memicu pemerintah daerah Aceh meminta bantuan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pemerintah Aceh sudah berkirim surat langsung ke lembaga-lembaga yang ada di PBB yang berbasis di Amerika Serikat (AS).
Busyro mengatakan, dengan segala hormat, Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan kepada saudara-saudara yang berada di lokasi bencana agar tidak mengandalkan pemerintah pusat yang nyatanya terlambat. Tapi saudara-saudara di Aceh tidak putus asa, sehingga muncul inisiatif berkirim surat ke lembaga di PBB untuk meminta bantuan.
"Keterlambatan pemerintah itu kita ingin tahu sebabnya apa dan dampaknya apa saja? Dan nanti kami tentu akan berikan yang terbaik sebagai bentuk dari sikap kritis tapi konstruktif dan solutif," ujar Busyro.
Busyro mengatakan, kemarin ada pembicaraan di Yogyakarta dan Jakarta, bahwa tragedi kemanusiaan yang sudah masuk pada tingkatan darurat di Sumatra itu solusinya bagaimana? Nah ada pemikiran-pemikiran dari teman-teman waktu itu baik yang rapat melalui zoom maupun yang offline di Jakarta. Salah satu pemikirannya yaitu dana makan bergizi gratis (MBG).
Ikuti Whatsapp Channel Republika