REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV—Michael Milstein, mantan perwira intelijen Israel dan kepala Forum Studi Palestina di Pusat Dayan Universitas Tel Aviv, mengungkapka data yang disajikan oleh pemerintah Israel kepada publik tidak mencerminkan kenyataan.
Hal ini karena hasil praktisnya adalah Gerakan Perlawanan Islam Hamas muncul sebagai pemenang enam bulan setelah dimulainya kembali perang genosida di Jalur Gaza.
"Israel masih jauh dari mencapai dua tujuan utamanya yaitu mengalahkan gerakan dan membebaskan para tahanan, sementara Hamas terus mendominasi sebagai kekuatan dominan di Gaza, yang mampu mengelola ruang publik dan militer dan menghasilkan gelombang pertempuran baru," kata Milstein dalam sebuah artikel di surat kabar Yediot Aharonot, dikutip Aljazeera, Senin (21/9/2025).
Dia berbicara tentang "paradoks yang mengejutkan" dalam penilaian Israel terhadap perang Gaza. Menurut klaim, tentara Israel menguasai lebih dari 70 persen wilayah Jalur Gaza, menewaskan sekitar 90 persen anggota dan komandan Hamas, menghancurkan 22 dari 24 batalion gerakan tersebut, dan menghancurkan persenjataan roketnya.
Namun, dia membantah narasi ini dengan menyatakan bahwa meskipun mendapat pukulan telak, Hamas masih mampu melancarkan serangan-serangan kekerasan di Rafah, Beit Hanoun dan Khan Younis.
Hamas juga terus merekrut para pejuang baru serta menunjuk para pemimpin pengganti bagi mereka yang terbunuh, tanpa menunjukkan tanda-tanda kelemahan atau keinginan untuk menyerah, sebagaimana yang dijanjikan oleh pihak Israel sejak awal perang.
Peneliti Israel itu menekankan selama beberapa bulan terakhir, Israel telah mencapai salah satu tingkat strategis terendah sejak 7 Oktober 2023. Selain pertempuran yang terus berlanjut dan ketidakmungkinan untuk mencapai tujuan yang telah dideklarasikan, Tel Aviv sedang menuju ke arah peningkatan isolasi internasional sebagai akibat dari perang genosida di Gaza.
Dia memperingatkan pekan depan dapat menjadi tonggak penting dalam proses ini dengan gelombang pengakuan negara Palestina yang diperkirakan akan terjadi selama Sidang Umum PBB dan menjadi "tsunami politik" pengancam mengancam kedudukan Israel di dunia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika