REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Gerakan perlawanan Palestina, Hamas mendesak negara-negara Arab dan Muslim untuk menerapkan boikot politik dan ekonomi terhadap Israel setelah serangan udara Tel Aviv di Doha, Qatar. Serangan itu disebut sebagai upaya membunuh delegasi negosiator Hamas sekaligus pelanggaran terhadap kedaulatan Qatar.
Dalam pernyataannya, Hamas menegaskan, pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bertanggung jawab penuh atas sabotase upaya mediasi dan kegagalan perundingan gencatan senjata.
“Israel kembali membalikkan kesepakatan dan melakukan pembantaian, sebagaimana terjadi pada kegagalan perjanjian 17 Januari dan pembunuhan Ismail Haniyeh di Teheran,” bunyi pernyataan Hamas seperti dilansir dari Anadolou Agency, Ahad (15/9/2025).
Serangan udara yang menargetkan rumah negosiator utama Hamas, Khalil al-Hayya pada 9 September lalu menewaskan putranya Humam, direktur kantor Jihad Lubad, tiga ajudan, dan seorang penjaga keamanan Qatar. Beberapa anggota keluarga turut terluka, meski al-Hayya dan timnya selamat.
Hamas menilai serangan tersebut bertujuan merusak prinsip mediasi. Padahal sehari sebelumnya, delegasi Hamas baru saja bertemu dengan Perdana Menteri sekaligus Menlu Qatar, Syekh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, yang menyerahkan proposal baru terkait gencatan senjata dan pertukaran tahanan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika