REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto melantik Mochammad Irfan Yusuf (Gus Irfan) sebagai Menteri Haji dan Umrah di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9/2025).
Gus Irfan dilantik berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 86P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029 pada 8 September 2025.
"Bahwa saya, akan setia kepada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya, kepada bangsa dan negara. Bahwa saya, dalam menjalankan tugas jabatan, akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab," demikian sumpah jabatan yang diucapkan Kepala Negara dan diikuti kedua pejabat tersebut.
Gus Irfan dalam sepuluh bulan terakhir menjabat sebagai Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) di Kementerian Agama. Dia bertanggung jawab penuh atas pengelolaan teknis dan keuangan penyelenggaraan ibadah haji, mulai dari persiapan keberangkatan hingga pemulangan jamaah.
Sebelum menduduki posisi tersebut, Gus Irfan telah lama berkarier sebagai birokrat dengan pengalaman di bidang keuangan negara dan administrasi publik.
Jejak panjangnya di pemerintahan membuatnya akrab dengan proses regulasi dan koordinasi lintas kementerian. Hal ini memperkuat kepercayaan pemerintah ketika BP Haji bertransformasi menjadi kementerian.
Pria kelahiran Jombang, 24 April 1962 ini merupakan cucu pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH Hasyim Asy’ari. Gus Irfan sempat terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029 dari Partai Gerindra, namun mengundurkan diri setelah ditunjuk Presiden Prabowo untuk memimpin BP Haji.
Dalam perjalanan pendidikannya, Irfan Yusuf menempuh studi dari SD hingga SMA di Jombang, lalu melanjutkan ke Universitas Brawijaya dan UIN Malang. Selain aktif di pemerintahan dan politik, ia juga tercatat menduduki sejumlah posisi penting di organisasi keagamaan dan sosial, termasuk di lingkungan Nahdlatul Ulama dan Partai Gerindra.
Ikuti Whatsapp Channel Republika