REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Food tray atau nampan yang diimpor dari China untuk program Makanan Bergizi (MBG) diduga menggunakan minyak babi saat proses mencetaknya. Dugaan tersebut disampaikan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) yang mengungkap ada penggunaan minyak babi sebagaimana tertulis pada Material Safety Data Sheet atau Lembar Data Keselamatan Bahan (MSDS).
Menanggapi isu dan dugaan tersebut, pada Jumat (29/8/2025), Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengundang Badan Gizi Nasional (BGM), Asosiasi Produsen Alat Dapur dan Makan (Aspradam), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), LPPOM, Asosiasi Produsen Wadah Makanan Indonesia (Apmaki) dan lain untuk berdiskusi sekaligus klarifikasi terkait isu yang beredar.
“Setelah muncul di publik mengenai adanya informasi paparan minyak babi dalam barang gunaan yang digunakan untuk kepentingan program Makan Bergizi Gratis, MUI berinisiatif untuk melakukan mudzakaroh secara mendalam bersama pihak-pihak terkait yang memiliki otoritas,” kata Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Niam Sholeh, dikutip dari laman MUI Digital, Selasa (2/9/2025)
Kiai Niam menyampaikan bahwa dalam forum tersebut MUI bersama seluruh peserta FGD melakukan langkah-langkah tabayun dan langkah-langkah alternatif untuk mengakselerasi kesuksesan program MBG dengan mengarusutamakan aspek kehalalan. Mulai dari kehalalan produk pangan, barang gunaan hingga rantai pasoknya.
"Dari hasil klasifikasi tadi memang ada testimoni secara meyakinkan, membenarkan apa yang muncul di publik," ujar Kiai Niam.
Ia menambahkan, akan tetapi BGN memberikan komitmen mengenai penjaminan halal di dalam proses MBG. Maka komitmen tersebut harus dirumuskan dalam koordinasi dan juga kerjasama lintas kementerian dan juga lembaga. MUI siap berada di garda terdepan untuk memberikan pendukungan terhadap kegiatan MBG dengan mengarustamakan aspek halalnya.
Dalam Forum Group Discussion (FGD) tersebut setidaknya melahirkan lima komitmen, di antaranya, pertama, komitmen pendukungan terhadap program makan bergizi gratis, karena program tersebut dianggap sangat bermanfaat untuk investasi sumberdaya manusia yang unggul.
“Akan tetapi komitmen pendukungan MBG ini harus disertai dengan mainstreaming aspek halal dan toyiban. Ketika ada isu mengenai potensi ketidakhalalan, maka harus dilakukan langkah-langkah verifikasi, jika memang terbukti itu benar, maka harus ada mekanisme pencegahan, pengawasan dan juga penindakan,” kata Kiai Niam.
Kedua, MUI, BGN, dan lembaga terkait perlu mensukseskan untuk mendorong pengarusutamaan halalnya. Baik terkait dengan produk, barang gunaan maupun rantai pasoknya.
Ketiga, komitmen untuk terus koordinasi lintas kementerian lembaga badan dan juga pelaku usaha untuk memberikan dukungan optimal guna mewujudkan program MBG yang terjamin kehalalan dan keamanannya.
Keempat, mencegah terjadinya potensi kegaduhan, mengantisipasi dan mitigasi terhadap kemungkinan ketidakhalalan.
Kelima, jika terbukti ada produk yang tidak halal, maka harus ada mekanisme pencegahan, pengawasan dan penindakan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika