REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Bank Indonesia (BI) menggelar Sarasehan Nasional Ekonomi Syariah (Eksyar): Refleksi Kemerdekaan RI 2025 yang digelar di Kantor Bank Indonesia, Rabu (13/8/2025). Indonesia menargetkan jadi pusat ekonomi syariah dunia pada 2029.

Berdasarkan laporan State of the Global Islamic Economy (SGIE) 2024/2025, Indonesia saat ini menempati peringkat ketiga dan diharapkan mampu menduduki posisi pertama.

Kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) syariah ditargetkan meningkat dari 46,72 persen pada 2023 menjadi 56,11 persen pada 2029. Target tersebut sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional.

Ekonomi syariah kini menjadi fokus prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045.

Hal ini mengemuka dalam Leaders’ Insight Sarasehan Nasional Ekonomi Syariah: Refleksi Kemerdekaan RI Tahun 2025 di Jakarta, Selasa (13/8/2025).

Wakil Ketua Umum MUI Buya Anwar Abbas mengatakan MUI memiliki komitmen yang teguh dalam mendukung pengembangan ekonomi syariah nasional. Dukungan ini tidak hanya sekadar memberikan fatwa tetapi juga aktif terlibat dalam berbagai program strategis.

"Ekonomi syariah bukan sekadar sistem ekonomi alternatif, melainkan sebuah manifestasi dari nilai-nilai keislaman universal. Yakni keadilan, kemaslahatan dan keberkahan," kata Buya Anwar Abbas.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyatakan komitmennya untuk menjadikan Indonesia pusat ekonomi syariah dunia pada 2029 melalui tiga strategi, yakni pengembangan Halal Value Chain (HVC) yang terintegrasi, optimalisasi pembiayaan syariah yang inklusif, serta peningkatan literasi dan inklusi ekonomi-keuangan syariah.

Ketiga strategi ini diimplementasikan dalam enam inisiatif strategis nasional, yakni Gerbang Santri (Gerakan Pengembangan Pesantren dan Rantai Nilai Halal), JAWARA Ekspor (Jaringan Wirausaha Syariah Mendorong Ekspor), GEMA Halal (Gerakan Berjamaah Akselerasi Halal), SAPA Syariah (Sinergi Perdagangan dan Pembiayaan Syariah), KANAL ZISWAF (Kolaborasi Nasional Pengembangan Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf), serta LENTERA EMAS (Literasi dan Inklusi Ekonomi Syariah menuju Indonesia Emas). "Mari kita berjamaah mengembangkan ekonomi keuangan syariah," ujar Perry.

Sejalan dengan itu, Tokoh Ekonomi Syariah yang juga Wakil Presiden RI 2019-2024 KH Ma'ruf Amin mengusulkan kepada pemerintah dan DPR segera membuat undang-undang ekonomi syariah agar menjadi payung yang meliputi segala aspek ekonomi syariah.

"DPR akan menginiasi, di sini ada Menteri Keuangan, Gubernur BI, Kepala Bappenas, jadi tinggal ketok," ujar Kiai Ma'ruf.

Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia Maruf Amin menyampaikan paparannya saat menghadiri acara sarasehan di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Rabu (13/8/2025). Majelis Ulama Indonesia bekerjasama dengan Bank Indonesia menggelar kegiatan Sarasehan Nasional Ekonomi Syariah dalam rangka refleksi Kemerdekaan RI tahun 2025 dengan tema Menjadikan Indonesia Pusat Ekonomi Syariah Dunia. Kegiatan tersebut merupakan upaya pengembangan ekonomi syariah dalam newujudkan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah global dengan menjalin sinergitas antar lintas pihak sehingga dapat membangun ekosistem ekonomi syariah yang inklusif dan berdaya saing. - (Republika/Thoudy Badai)

Ikuti Whatsapp Channel Republika