REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK — Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Rabu (30/4/2025), menegaskan bahwa penyaluran bantuan kemanusiaan untuk rakyat Palestina di Jalur Gaza harus dipenuhi tanpa pengecualian.
"Selama hampir dua bulan, Israel melarang pendistribusian makanan, bahan bakar, obat-obatan, dan pasokan komersial masuk ke Gaza, sehingga lebih dari dua juta orang kehilangan bantuan yang menyelamatkan nyawa," kata Sekjen lewat unggahan di platform X.
Hampir semua penduduk Gaza yang dihuni sekitar 2,4 juta orang, bergantung pada bantuan kemanusiaan yang sudah disetop sejak 2 Maret. Saat itu, pasukan Israel menutup penyeberangan yang menyebabkan penurunan signifikan dalam situasi kemanusiaan bagi warga Palestina, menurut laporan pemerintah, hak asasi manusia, dan internasional.
Guterres menekankan bahwa bantuan untuk warga Gaza tidak dapat dinegosiasikan. Ia juga menggarisbawahi bahwa Israel harus melindungi warga sipil Palestina di Gaza dan menyetujui sekaligus memfasilitasi program bantuan.
Pemerintah Qatar pada Ahad lalu menyerukan tindakan segera untuk memaksa Israel agar mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza yang mereka blokade.
"Qatar menentang penggunaan kelaparan dan bantuan kemanusiaan sebagai senjata untuk menyerang rakyat Palestina di Gaza," kata Menteri Luar Negeri Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani dalam konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan di Doha."Kami terus berupaya dengan mitra-mitra kami untuk mengakhiri perang di Gaza," kata Al Thani.
Dia menambahkan bahwa berbagai upaya harus ditempuh untuk memaksa Israel membuka akses bagi pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza.
Dia menyatakan keprihatinannya yang mendalam terhadap kegagalan perundingan gencatan senjata di Gaza, serta tindakan Israel yang kembali melancarkan serangan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika